Menko Mahfud Kembali Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan pada Hari Kemerdekaan

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disahkan. Bahkan, Mahfud saat bertemu Dewan Pers sempat menyebut RKUHP akan disahkan pada momen kemerdekaan.

“Semula Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditargetkan sudah bisa disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi. Sebab RKUHP ini sdh 59 tahun disiapkan dan dibahas padahal ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,” kata Mahfud dalam keterangan ditertima, Sabtu (30/7/2022).

Mahfud mengamini, jika sudah lebih dari 55 tahun RKHUP tak henti diperdebatkan dan selalu ditunda. Terakhir, RKHUP juga mengalami penundaan pada tahun 2019. Kala itu, diketahui terjadi demo besar penolakan pengesahan.

Oleh karena itu, jika saat momen kemerdekaan mendatang pengesahan masih menuai pro kontra, Mahfud meminta agar pasal yang dinilai bermasalah oleh publik dapat disampaikan dan direformulasi. Sebab masih ada waktu menuju momen kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.

“Agar serap dan olah aspirasinya maksimal kita akan usahakan untuk membuka ruang lagi. Senin pekan depan Pemerintah akan membicarakan dulu,” Mahfud menutup.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra bersama kelompok masyarakat sipil, menyambangi Kantor Menko Polhukam Mahfud Md. Kedatangan mereka, dimaksud untuk membahas sejumlah pasal karet dalam yang diyakini terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Pada 2018, Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali,” kata Azyumardi kepada Mahfud, seperti dikutip dari situs resmi Dewan Pers, Jumat 29 Juli 2022.

Azyumardi menambahkan, perkembangan pembahasan RKUHP kini malah menambah daftar panjang klaster pasal karet. Dia mengatakan, kini terdapat sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi.

“Dari 22, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers,” yakin Azyumardi.

Azyumardi meyakini, klaster pemetaan itu merupakan hasil konseling pihaknya dengan masyarakat sipil dan pihak terkait. Azyumardi mengaku, hal itu juga sudah disampaikan kepada Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej.

Mendengar hal itu, Menko Mahfud meminta Dewan Pers memberikan rumusan reformulasi RKUHP terhadap pasal yang dianggap karet dan menciderai kebebasan pers.