Merdeka.com - Pemerintah berencana melakukan pengetatan mobilitas warga. Namun, opsi itu merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi varian Omicron.

Pemerintah tetap mencoba opsi-opsi lain dalam kerangka menekan penyebaran Covid-19 varian omicron.

"Berbagai langkah yang dilakukan adalah menegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting, dan pengetatan mobilitas akan kita jadikan opsi terakhir untuk dilakukan," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers, Minggu (16/1).

Pemerintah memprediksi, puncak gelombang kasus Covid-19 varian Omicron terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal ini melihat dari pengamatan kondisi di Afrika Selatan.

"Puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," jelasnya.

Pemerintah akan mengambil berbagai langkah untuk melakukan mitigasi peningkatan kasus varian Omicron. Kasus transmisi lokal juga telah meningkat. Ditargetkan kasus akibat Omicron akan lebih landai agar tidak membebani sistem kesehatan.

"Pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan negara-negara lain sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita," kata Luhut.

Langkah yang akan diambil pemerintah adalah dengan menegakan protokol kesehatan. Serta akselerasi vaksinasi Covid-19.

Belum Rinci Teknis Pengetatan

Sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi menuturkan, opsi pengetatan keluar masuk Jakarta.

"Hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres juga memberikan arahan bagaimana agar diperketat orang keluar Jakarta," tutur Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi melalui virtual, Minggu (16/1).

Sejauh ini belum dipaparkan secara rinci teknis pengetatan mobilitas warga keluar masuk ibu kota. Namun salah satu yang rencananya digalakkan berkaitan dengan vaksinasi Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan.

"Jangan keluar rumah kalau tidak tidak penting," katanya.