Merdeka.com - Perhelatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan dihelat di Pulai Bali, 30-31 Oktober 2022 mendatang. Pulau dewata pun berbenah.

Salah satunya, penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah jadi rujukan karantina peserta G20. Demikian dikatakan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat kunjungan ke Denpasar.

"Tadi kita lihat Rumah Sakit Sanglah dengan Menteri Kesehatan. Rumah sakit sudah jauh lebih siap. Kemudian, tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menunjukkan apa yang mau dibangun ke depan Rumah Sakit di Sanglah itu, dibangun baru untuk lebih baru. Tadi saya lihat desainnya bagus," kata Luhut, Jumat (25/2).

Selain pembangunan, juga akan disediakan fasilitas yang lebih baik. Seperti di ruangan ICU atau Intensive Care Unit dan juga ruangan penyakit dalam dan jantung.

"Nanti fasilitasnya, ICU-nya harus bagus, penyakit dalam bagus, jantung bagus. Iya (Sanglah) akan jadi rujukan nanti (Peserta G20). Nan, kalau ini betul-betul sudah siap kita mungkin akan mempercepat prosesnya," ujarnya.

"Tadi dengan Bapak Gubernur kita diskusi. Kita semua kerja terintegrasi, nanti baru kata akhir dari presiden nanti kita laporkan Senin. Kapan kita mau buka Bali ini tanpa karantina. Mungkin kita tanpa karantina. Kedua orang datang ke sini visanya tidak boleh pakai sponsor-sponsor, pakai visa on arrival," ujar Luhut.

Saat meninjau RSUP Sanglah, pun Luhut telah membuat pre-elementary meeting sebagai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti, kita mau laporkan hasil funding kita. Apakah kita mau buka, kapan zero quarantine, tadi kita sudah lihat, kalau pun nanti zero quarantine rumah sakit harus siap," kata Luhut.

Ia juga menyebutkan, saat meninjau RSUP Sanglah dirinya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan menurutnya RSUP Sanglah sudah siap menjadi rujukan pasien Covid-19 untuk KTT G20 dan kedepannya RSUP Sanglah akan dibangun agar lebih baru .

"Tadi kita lihat Rumah Sakit Sanglah dengan Menteri Kesehatan. Rumah sakit sudah jauh lebih siap. Kemudian, tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menunjukkan apa yang mau dibangun ke depan Rumah Sakit di Sanglah itu, dibangun baru untuk lebih baru. Tadi saya lihat desainnya bagus," katanya.

Kemendagri Dorong Percepatan Penangaan Sampah

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendampingi percepatan penanganan sampah di Bali sebagai destinasi wisata. "Sampah telah menjadi salah satu isu global, termasuk menjadi persoalan di Bali yang menjadi destinasi wisata dunia, dan tempat penyelenggaraan kegiatan internasional, pemerintah ingin menuntaskan persoalan sampah yang ada di Bali," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya, saat ditemui di sela kunjungan kerjanya di Denpasar.

Mahendra menuturkan, penanganan sampah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, pemerhati lingkungan dan pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan setelah berkunjung ke beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Denpasar yang menerapkan sistem reuse, reduce, dan recycle (3R) dalam mengelola sampah. Menurutnya, keberadaan TPS3R bagus dan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam menuntaskan persoalan sampah.

"Masyarakat telah melihat bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu perlu terus dilakukan pendampingan untuk peningkatan pengelolaan dan produk yang dihasilkan sehingga TPS3R benar-benar dapat mandiri, selanjutnya yang bagus direplikasi di tempat lain, sehingga beban sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tak terlalu banyak," ujarnya.

Di lain sisi, Mahendra menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah. Kendala itu seperti paradigma masyarakat dalam melihat sampah, dan kesadaran masyarakat mulai di tingkat rumah, idealnya sedari awal sudah melakukan pemilahan sampah sesuai kategorinya, misalnya organik dan non organik. Pemilahan itu dapat memudahkan pengelolaan sampah di TPS3R.

"Karena itu, Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Nantinya penanganan sampah di Bali dapat tuntas dan menjadi contoh penanganan sampah secara nasional," ujarnya.