Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembangunan Bali menjadi undang-undang . Saat ini draft regulasi itu sedang dalam tahap pembahasan di komisi II DPR RI.

"Dan ini surpres sudah dikirim ke DPR, akan dibereskan oleh Komisi II. Karena ini menjadi penting," kata Airlangga dalam sambutannya di kantor DPD I Golkar Bali, Jumat (3/2).

Ia juga menyebutkan bahwa selain RUU Provinsi Bali, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan Bali melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan kawasan ekonomi kura-kura yang digawangi Tantowi Yahya.

"Yaitu Bali salah satu provinsi mendapatkan dua kawasan ekonomi khusus di Sanur dan kedua Kura-Kura Bali. Pemanfaatan untuk kawasan ekonomi plus (RUU) betapa pemerintah dan Partai Golkar sangat konsen terhadap Bali," ujarnya.

"Kemarin penyelenggaraan G20 sudah dilakukan di Bali. Dan itu, pembangunan infrastruktur menghadapi G20 seluruhnya ditinggalkan untuk Bali. Jadi, Bali mengalami akselerasi pembangunan menjelang G20 dan jumlah rapatnya pun lebih dari 100 di Bali," ujarnya.

Diketahui, RUU Provinsi Bali masuk menjadi RUU inisiatif DPR RI dan sudah disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI dalam masa sidang kedua tahun 2022/2023. RUU Provinsi Bali masuk dalam inisiatif DPR bersama RUU provinsi lain, seperti NTB dan NTT.

Selama ini, dasar pembentukan dan pembangunan Bali masih merujuk pada Undang-Undang, Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, NTB, dan NTT.

Selesai itu, sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster juga memperjuangkan agar RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang agar pembangunan di daerah ini lebih fokus serta terintegrasi dan sesuai dengan kearifan lokal.