Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkes Ungkap Penyebab Tunggakan Biaya Perawatan Covid-19 ke RS

Menkes Ungkap Penyebab Tunggakan Biaya Perawatan Covid-19 ke RS Budi Gunadi Sadikin. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab alasan tunggakan klaim pembayaran biaya pelayanan perawatan pasien Covid-19 oleh pemerintah kepada beberapa rumah sakit (RS) swasta.

"Untuk klaim biaya saya sudah cek kalau misalnya untuk biaya RS itu ada dua. Satu yang dari pusat itu sudah dibayar semua sampe bulan November, kalau bulan Desember memang akan ikut anggaran di tahun ini. Tapi ada biaya yang harus dibayarkan daerah, memang ini yang jadi masalah jadi catatan saya, uangnya itu sebenarnya sudah di TF (transfer) ke daerah," kata Budi saat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (3/2).

Meski uang sudah ditransfer, beberapa pemerintah daerah masih menunggu persetujuan dari DPRD untuk mengambil dan menyerahkan uang tersebut ke pihak rumah sakit.

"Tetapi oleh daerah ada yang berani memindahkan ke RS tapi ada yang menunggu persetujuan DPRD masing-masing daerah. Sehingga terjadi perbedaan masing-masing daerah. Nah ini yang menyebabkan kita berpikir mekanismenya mau dilakukan seperti ini (diserahkan pemerintah daerah) atau langsung," tuturnya.

"Karena problemnya itu banyak yang begitu kita TF ke daerah pencarian ke RS umum daerahnya itu jadi masalah. Kan ini anggaran tambahan ada beberapa daerah bisa menyalurkan dana, ada yang menunggu keputusan DPRD-nya dan akhirnya tidak selesai," tambahnya.

Sehingga, Budi menilai dampak perbedaan mekanisme setiap daerah ini lah yang membuat terjadinya tunggakan pembayaran terhadap rumah sakit swasta yang melayani pelayanan Covid-19.

"Sehingga ada RS di daerah itu banyak yang ada yang menerima, ada yang belum menerima, ada yang hanya menerima bulan April saja. Itu yang akan kami perbaiki," jelasnya.

Selain itu, Budi mengatakan jika uang tersebut masih ada dispute (perselisihan) sekitar Rp4 triliun dari total keseluruhan tagihan yang terverivikasi BPJS sebesar Rp28 triliun

"Kalau uang untuk ke RS daerah masih ada dispute Rp4 triliun di tempatnya kita, dari total Rp28 triliun tagihan itu di verivikasi BPJS. Tapi kalau verivikasi BPJS-nya dispute itu lari ke ke kita," jelasnya.

Sebelumnya Sekjen ARSSI, Ling Ichsan Hanafi mengatakan, jumlah biaya yang belum dibayarkan oleh pemerintah itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Ichsan tidak menyebutkan nominal biaya tersebut dengan detail. Sebab, kata dia, hingga saat ini pihaknya masih terus menerima keluhan RS yang belum dibayarkan klaimnya.

"Memang konfirmasi datanya (nominal pastinya) masih terus kita lakukan. Yang jelas tiga bulan terakhir belum dibayarkan klaimnya sama pemerintah," kata Ichsan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/1).

Dia mengatakan, pemerintah memang sudah membayar biaya klaim rumah sakit hingga bulan September. Seperti yang diketahui, pemerintah menggelontorkan dana Rp4,38 triliun untuk membayar RS penanganan Covid-19. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pada bulan April hingga 16 September 2020 dan bukan hanya RS swasta saja. Di luar angka tersebut memang masih ada klaim yang dispute dan klaim yang masih dalam tahap verifikasi.

"Menurut catatan Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan (Prof Abdul Kadir) ada 2.000 RS yang melayani Covid-19, kalau RS swasta saja sekitar 700. Nah angkanya bisa sebesar itu, karena ada klaim bulan-bulan sebelumnya yang dispute atau dikembalikan. Itu yang bikin besar sampai ratusan miliar," ungkapnya.

Ichsan pun berharap pemerintah bisa segera membayar klaim biaya RS tersebut. Dia khawatir RS swasta tidak bisa menambah jumlah tempat tidur sebanyak 30 persen sesuai dengan permintaan Kemenkes.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cerita Miris Dirjen Kementan Terpapar Covid-19 Dipalak Rp450 Juta untuk Keperluan SYL dan Keluarga
Cerita Miris Dirjen Kementan Terpapar Covid-19 Dipalak Rp450 Juta untuk Keperluan SYL dan Keluarga

Karena tidak punya saksi tidak memenuhi permintaan uang tersebut.

Baca Selengkapnya
Penukaran Uang Baru Dibuka Mulai 20 Maret, BI Solo Siapkan Rp4,3 Triliun
Penukaran Uang Baru Dibuka Mulai 20 Maret, BI Solo Siapkan Rp4,3 Triliun

Dia berharap, jumlah tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat Solo Raya saat Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri 2024.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur

ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Amankan Rp22 Miliar Uang Palsu, Polisi Ringkus Tiga Orang Pelaku
Amankan Rp22 Miliar Uang Palsu, Polisi Ringkus Tiga Orang Pelaku

Polisi masih mendalami dugaan telah adanya uang palsu yang beredar jelang Hari Raya Iduladha 1445 H.

Baca Selengkapnya
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?
Gejala DBD Berubah pada Penyintas Covid-19, Sejauh Apa Bahayanya?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan
Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Baca Selengkapnya