Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya terus berkonsultasi dengan sejumlah elemen terkait rencana pengadaan vaksin Covid-19. Termasuk, berkonsultasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) guna memastikan vaksin apa yang paling rasional untuk dibeli.

"Kami berkoordinasi dengan segala elemen, baik dengan wakil rakyat, dengan pemerintah daerah. Kita juga terus berkonsultasi dengan WHO apa vaksin yang paling rasional untuk dibeli," ujar Terawan dikutip dari siaran persnya, Kamis (19/11).

Dia menyampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan distribusi logistik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Mulai dari, ADS, safety box, dan alcohol swab.

Kemenkes juga telah melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi sekaligus pelatihan vaksinator, penyediaan cold chain, logistik pendukung lainnya, hingga rencana anggaran pelaksanaan vaksinasi 2020-2022. Kemudian, upaya pelibatan stakeholder terkait seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk penguatan vaksinasi.

Terawan menyampaikan aparat TNI dan Polri juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pelayanan vaksinasi.

Terawan sendiri mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal Bogor Jawa Barat, Rabu 18 November 2020. Menurut dia, simulasi vaksinasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami alur dan prose penyuntikan vaksin.

Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang detail dan pemerintah daerah dapat melakukan vaksinasi dengan standard yang sesuai. Terlebih, vaksinasi Covid-19 saat ini menjadi sorotan dunia.

"Pemberian vaksinasi ini menjadi sorotan dunia, apa yang kita lakukan adalah faktanya seperti itu . Kita menyiapkan diri, dan terus menerus berlatih sehingga saat nanti vaksin itu ada, kita tinggal melaksanakan supaya tidak gagap," jelas Terawan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah hanya membeli dan memakai vaksin Covid-19 yang telah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga, vaksin yang dibeli nantinya benar-benar aman untuk disuntikkan ke masyarakat.

"Kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan, merek yang ada di dalam daftar list-nya WHO. saya gak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam listnya WHO, itu yang akan kita berikan (ke masyarakat)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Pemerintah, kata dia, mengupayakan vaksin Covid-19 masuk ke Indonesia pada November atau paling lambat Desember 2020. Namun, vaksin Covid-19 harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan setibanya di Indonesia.

Salah satunya, vaksin Covid-19 harus mengantongi izin Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu.

"Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi," ucap dia.

Jokowi menargetkan program vaksinasi Covid-19 dapat dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021. Adapun vaksin diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan, TNI-Polri, ASN yang bekerja di kantor-kantor pelayanan publik, serta para guru.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com