Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan, pemerintah telah membuka moratorium pendirian fakultas kedokteran (FK). Dengan demikian, setiap provinsi mulai diwajibkan untuk mempunyai FK.

"Dulu ada moratorium, moratorium sudah dibuka," katanya dalam Video Conference Tranformasi Kesehatan Fasyankes, Jumat (27/5).

Menurut Budi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah menyetujui bahwa setiap provinsi wajib mempunyai FK. Melalui terobosan baru ini, diharapkan jumlah dokter umum maupun spesialis di Tanah Air bertambah.

Budi mengatakan, jumlah dokter di Indonesia sangat sedikit. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 1 dokter hanya bisa melayani 1.000 pasien. Bila jumlah penduduk Indonesia saat ini 275 juta jiwa, maka idealnya harus memiliki 275.000 dokter.

"Kalau saya tanya berapa angka dokter sekarang, angkanya geser-geser terus. Tapi kalau saya lihat yang punya STR 140.000-an, enggak sampai 150.000 yang aktif. Jadi bayangin kalau kebutuhan 275.000, sekarang hanya ada 150.000, 140.000, kita butuh 130.000, 120.000 dokter lagi," jelasnya.

Dia menyebut, dalam setahun kapasitas maksimal untuk memproduksi dokter biasanya hanya 12.000. Maka, setidaknya butuh waktu 10 tahun bagi Indonesia untuk menghasilkan 120.000 dokter.

"Kalau saya lihat 10 tahun yang lalu bagaimana? Begini juga kondisinya. Jadi enggak ada perbaikan gapnya, tetap saja gap 10 tahun. Oleh karena itu, kita melakukan terobosan-terobosan di bidang SDM kesehatan," imbuhnya.

Bekas Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mengatakan, FK nantinya bisa dibuka perguruan tinggi swasta maupun negeri. Setiap perguruan tinggi akan diberikan tanggung jawab penuh untuk menciptakan dokter umum maupun spesialis berkualitas.

"Nanti bagaimana kualitasnya? Itu tugas pengampunya. Kalau UI (Universitas Indonesia), ya tugasnya anak-anak UI yang pintar-pintar untuk mengampu. Teman-teman di Papua sebaiknya spesialis kanker atau teman-teman di Sulawesi lah Unhas (Universitas Hasanuddin) supaya bisa spesialis kanker, baik itu pemerintah maupun swasta," ujarnya.

Budi mengaku sudah berbicara dengan Nadiem Makarim maupun dekan FK soal kondisi dokter di Indonesia. Dia telah menekankan kepada semua pihak bahwa harus disadari bahwa Indonesia memiliki keterbatasan jumlah dokter.

"Dengan segala matriks kita ukur gimana pun kurang. Oleh karena itu, harus diperbanyak, harus ada akselerasi. Ini harus kita percepat baik dokter umum maupun spesialisnya," tandasnya.