Menkes: Kalau Tak Pesan Vaksin Dulu, Kebagiannya Dua Tahun Lagi
Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjawab alasan pemerintah mendatangkan vaksin Covid-19 lebih dulu dari keluarnya emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat.
Masalah ini menjadi kritikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Politikus PKS itu menilai seharusnya, vaksin Sinovac mendapatkan izin dahulu baru didatangkan pemerintah. Ia juga mempermasalahkan pemerintah mengumumkan vaksinasi perdana tetapi izin belum keluar.
"Ke depan seperti bapak bilang ini nanti umpamanya dari Pfizer dan lain-lain ada dulu dari BPOM baru datangkan. Jadi yang lain-lain ini nanti ada dulu EUAnya baru didatangkan," kata Ansory dalam rapat kerja dengan Menkes di Komisi IX DPR, Rabu (13/1).
Menjawab hal itu, Menkes Budi menuturkan, akan mengubah strategi komunikasi publik mengenai vaksinasi. Pemerintah akan memastikan akan mengumumkan vaksinasi setelah keluar EUA dari BPOM.
"Memang nanti kita perbaiki EUA kita pastikan keluar dulu sebelum ada penyuntikan," kata Budi.
Budi mengatakan, pemerintah memesan vaksin Covid-19 lebih dulu agar tidak kehabisan. Jika menunggu keluar izin penggunaan maka Indonesia bisa dapat belakangan.
"Tapi memang yang barang kita terus terang terbuka, kita mungkin akan pesan barangnya sebelum EUA. Kalau menunggu EUA pesan barang takutnya ke bagiannya dua tahun lagi," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN Ingatkan Jokowi Ambil Cuti jika Ikut Kampanye: Harus Jelas Kegiatan Politik dan Melayani Publik
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMensos Risma Tak Dilibatkan Pembagian Bansos oleh Jokowi, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir
Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya