Merdeka.com - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Dalam fatwa tersebut, imunisasi diperbolehkan.

"Saya kira tidak ya MUI tidak menolak. Karena sudah ada fatwa MUI tentang imunisasi nomor 4 tahun 2016," kata Menkes dalam keterangan pers seperti dikutip dari laman resmi Kemenkes di Jakarta, Kamis (2/8).

Pihaknya tetap mengacu pada fatwa tersebut yang menyatakan bahwa apabila untuk mencegah dampak penyakit berbahaya maka imunisasi dibolehkan.

"Untuk mencegah suatu kerugian maka ini harus dilakukan, imunisasi diperkenankan," kata Menkes.

Kemenkes akan terus berkomunikasi dengan MUI dan terus berproses agar vaksin atau imunisasi benar-benar menjadi jelas manfaatnya, kebaikannya, dan patut digunakan di masyarakat.

Dia berpendapat sesuatu yang belum memiliki sertifikat halal tidak lantas disebut haram. "Ini masih dalam proses," ujar Menkes Nilayang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut.

Perlu diketahui bahwa tidak banyak negara di dunia yang mampu memproduksi vaksin MR, saat ini baru India dan China. Vaksin MR yang rekomendasi WHO untuk pelaksanaan imunisasi MR yang diintroduksikan ke dalam program nasional Indonesia adalah produksi dari negara India. Hingga saat ini, pengurusan sertifikasi masih terus berproses di produsen asal vaksin MR tersebut.

Vaksin MR efektif untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella, aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia. Vaksin MR yang digunakan telah mendapat izin edar dari Badan POM.

Sebelumnya, mengacu pada surat rekomendasi yang pernah diterbitkan pada 31 Juli 2017 lalu, Komisi Fatwa MUI memandang bahwa penyelenggaraan imunisasi, termasuk imunisasi Measles Rubella (MR) adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam mengantisipasi dampak negatif penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Sebelumnya MUI Kepulauan Riau sempat menolak imunisasi campak rubella (MR) karena dianggap belum memiliki sertifikasi halal.

Namun, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan akan segera bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk membahas persoalan imunisasi vaksin MR.