Merdeka.com - Organisasi dan asosiasi profesi kedokteran menduga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyalahgunakan wewenang dalam pemilihan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025. Terawan disebut mengusulkan nama calon anggota KKI kepada Presiden Joko Widodo atas inisiatif sendiri, bukan rekomendasi dari organisasi dan asosiasi profesi kedokteran.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditegaskan bahwa penyusunan nama calon anggota KKI oleh Menteri Kesehatan harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi profesi kedokteran.

"Menkes telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga patut diduga ada tindakan penyalahgunaan wewenang," kata Wakil Ketua PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ugan Gandar dalam konferensi pers, Senin (24/8).

Organisasi dan asosiasi profesi kedokteran ini terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AFDOKGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).

Ugan menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Praktik Kedokteran, KKI merupakan badan otonom, non-struktural yang bersifat independen. Karena itu, anggota KKI harus berasal dari kelompok independen.

"Pemerintah hanya memiliki peran administratif yaitu menampung usulan dari organisasi profesi dan kelompok masyarakat yang syarat-syarat pelayanannya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran itu," jelasnya.

Dia menyebut, organisasi dan asosiasi profesi kedokteran telah mengusulkan nama calon anggota KKI sejak awal tahun 2019. Usulan tersebut telah melalui proses seleksi yang panjang dan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat itu, usulan diterima Menteri Kesehatan periode sebelumnya yakni Nila Moeloek. Nila Moeloek sempat meminta organisasi dan asosiasi profesi kedokteran untuk melakukan perbaikan karena sejumlah kandidat tidak bersedia untuk menjadi anggota KKI.

"Atas permintaan perbaikan dan atau perubahan dari Menkes tersebut kami selaku organisasi dan asosiasi pengusul telah memberikan tanggapan dengan mengajukan usulan nama baru," katanya.

Pernyataan ini sekaligus membantah keterangan Kemenkes pada 19 Agustus 2020 lalu bahwa organisasi dan asosiasi profesi kedokteran tidak mengajukan usulan nama baru. Kemenkes juga mengatakan nama yang diusulkan organisasi dan asosiasi profesi kedokteran tidak memenuhi syarat.

Ugan menambahkan, pihaknya menyayangkan pernyataan Terawan yang menuduh adanya KKN. Terawan disebut tidak menciptakan hubungan baik dengan para tenaga medis yang sedang berkonsentrasi menangani pandemi Covid-19.

"Sejatinya dalam kondisi seperti ini, Menkes harus mampu menciptakan hubungan kerja yang baik bersama seluruh stakeholder serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif sehingga meresahkan semua tenaga kesehatan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan perihal pemilihan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Terawan mengatakan, untuk menjadi anggota KKI, syarat tertentu harus dipenuhi.

erawan menjelaskan kandidat calon anggota KKI harus diusulkan kepada Menkes paling lambat sebelum masa bhakti anggota KKI sebelumnya berakhir. Usulan itu datang dari organisasi profesi kedokteran hingga tokoh masyarakat.

Hal ini didasari Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang berakhir pada 26 Mei 2019.

Serta, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

"Berdasarkan kedua peraturan tersebut masing-masing unsur mengusulkan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 4 bulan sebelum masa bakti anggota KKI periode berjalan berakhir dan Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden paling lambat 2 bulan sebelum masa bakti keanggotaan KKI periode berjalan berakhir," papar Terawan.

Terawan mengungkapkan, dalam prosesnya, sejak Februari 2019, Kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024. Namun, sayangnya nama-nama yang diserahkan belum memenuhi syarat.

"Usulan dari masing-masing unsur tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tidak membuat surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, mengundurkan diri dari PNS kalo yang diusulkan adalah sebagai PNS, dan satu orang diusulkan oleh dua unsur," tuturnya.

Karena itu, Menkes pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang. Hasilnya, anggota KKI 2014-2019 diperpanjang hingga 3 bulan.

"Atas permohonan perpanjangan tersebut keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019," kata Terawan.