Menhan Ryamizard tolak usulan Panglima Gatot soal hak politik TNI
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju dengan usulan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemberian hak politik bagi anggotanya. Menurutnya, demokrasi saat ini belum cukup matang untuk mewadahi anggota TNI berpartisipasi dalam politik.
"Kalau sekarang enggak pas saya tidak mau berpolitik. Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," kata Ryamizard di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).
Ryamizard mengaku khawatir akan terjadi perpecahan jika anggota TNI terjun di dunia politik. Apalagi kondisi tiap partai politik di Indonesia belum solid.
"Lihat dulu, kayak gini nanti enggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham enggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," tegasnya.
Selain itu, Ryamizard menjelaskan hak seorang warga negara gugur apabila memutuskan masuk militer. Aturan dan garis komando, lanjutnya, juga sangat ketat dan membatasi hak anggota TNI.
"Begini hak anggota tentara sudah habis saat masuk tentara. Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga, begitu menghadap izin menikah, kalau enggak boleh, ya enggak boleh," tegasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaHasto Usulkan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Investigas Kecurangan Pemilu 2024
Awan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar-Mahfud: Cara Inkonstitusional dan niretika Dimentahkan Politik Berkeadaban
Ganjar-Mahfud diyakini semakin enerjik dan semangat
Baca SelengkapnyaTemui Pasukan Mberot, Ganjar: Masyarakat Mengekspresikan Diri Sesuai Hak Demokrasinya
Kesenian bantengan mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN: Jangan Sampai Penanganan 'Tragedi Boyolali' Timbulkan Noda Dalam Demokrasi Indonesia
Todung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai.
Baca SelengkapnyaRelawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Rakyat Lihat Rekam Jejak & Pengalaman saat Pilih Pemimpin
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan masyarakat harus melihat rekam jejak dan pengalaman ketika memilih pemimpin.
Baca Selengkapnya