Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memimpin acara Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020. Pemeriksaan keuangan itu pada unit organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kemhan, Jakarta, Rabu (17/2).

Dalam acara ini, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto, menyerahkan surat tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Menhan.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan kepada Kasatker maupun Kasubsatker baik di lingkungan UO Kementerian Pertahanan untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK.

"Sehingga Tim Pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan atau TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan," kata Prabowo, Rabu (17/2).

Prabowo berharap, hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan pada refocusing dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020.

"Serta dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ketua Umum Gerindra ini.

Setelah pelaksanaan entry meeting ini, Tim Pemeriksa BPK akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan sampai tanggal 27 Mei 2021 di setiap UO. Selain itu, Tim Pemeriksa BPK RI sebagai fungsi auditor dan jajaran UO Kemhan dapat bersinergi guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, Prabowo berpesan kepada para pejabat di lingkungan UO agar kooperatif dalam menyajikan data yang mendukung kepada BPK. Serta, informasi yang dibutuhkan dan berkoordinasi kepada BPK.

"Serta melakukan rekonsiliasi yang ketat dari satker terkecil sampai dengan tingkat eselon, untuk meminimalisir terjadinya selisih data dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya," ucap Prabowo.

Sementara, Anggota I BPK Hendra Susanto menjelaskan, bahwa Taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas.

Tujuannya, agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan.

Ketua Tim Pemeriksa BPK ini menekankan beberapa perhatian dalam laporan keuangan UO tahun 2020. Sebab, Laporan Keuangan Kemhan/TNI sangat penting bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.

"Mengingat jumlah anggaran yang besar sehingga menjadi barometer terhadap keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, Opini WTP yang telah diterima Kemhan atau TNI dalam 3 tahun terakhir adalah manifestasi dari kerja keras Kemhan dan UO yang termasuk di dalamnya.

Sesuai amanat Undang-Undang No 15 Tahun 2006 BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah Laporan Keuangan Kemhan/TNI.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauh mana penyusunan laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria. Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Intern.

Hadir dalam entry meeting Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2020 UO Kemhan ini, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Kemudian, Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya TNI Octavian, Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, serta para pejabat Eselon I Kemhan.