Be Smart

Mengurai Masalah Pasal Perkawinan Beda Agama yang Digugat ke MK

Selasa, 8 Februari 2022 12:52 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Mengurai Masalah Pasal Perkawinan Beda Agama yang Digugat ke MK Ilustrasi sidang MK. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Seorang pria asal Papua bernama Ramos Petege gagal menikah karena berbeda agama. Dia pun menggugat Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengapresiasi UU tersebut diuji materi ke MK. Menurutnya, sejumlah pasal dalam UU tentang Perkawinan itu bermasalah dalam praktiknya karena perbedaan interpretasi agama.

"Bagus ada yang mengajukan ini ke MK, karena memang sudah puluhan tahun pasal ini bermasalah dalam praktik karena perbedaan interpretasi itu," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/2).

Bivitri mengakui, bahwa sebenarnya pasal dalam UU tentang Perkawinan sangat unik. Sebab, banyak sekali negara lain di dunia mengatur perkawinan tidak didasarkan pada hukum agama, tetapi hukum negara.

"Hukum agama diserahkan pada masing-masing pasangan tapi tidak diatur oleh negara, yang diatur oleh negara adalah hubungan keperdataannya," ungkapnya.

Menurutnya, batu uji pada Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan Ramos bisa dipahami. Adapun, Ramos mengajukan uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

"Batu uji pasal 29 bisa dipahami, karena yang disoal adalah perbedaan interpretasi agama," kata Bivitri.

Dia menambahkan, dengan adanya aturan di pasal UU Perkawinan, maka untuk orang yang punya uang bisa menikah di luar negeri. Sebab, hampir semua negara lain umumnya hanya mengatur perkawinan secara perdata.

"Atau bisa juga, akhirnya agama hanya menjadi alasan perkawinan. Cukup banyak yang pindah agama hanya untuk menikah. Jadinya malah menempatkan agama sebagai komoditas," ujarnya.

Oleh karena itu, Bivitri menilai positif UU Perkawinan dibawa ke MK untuk diperiksa konstitusionalitasnya. Isu-isu dalam praktik UU Perkawinan juga bisa dibincangkan dengan luas.

"Masalah putusannya nanti ya kita tidak ada yang bisa meramalkan, tergantung proses pemeriksaan dan bagaimana keyakinan hakim nanti terbangun," tutupnya.

2 dari 2 halaman

UU Perkawinan Digugat ke MK

Sebelumnya, Seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan ajukan gugatan tersebut, karena dirinya merasa dirugikan dengan Undang-undang yang berimbas terhadap dirinya gagal menikah. Akibat perbedaan agama dengan pasangannya yang beragama muslim, sementara dirinya menganut katolik.

"Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam," bunyi uraian dalam draft permohonan gugatan yang telah terdaftar dalam situs MK, dikutip Senin (7/2).

Namun, ketika hendak melangsungkan pernikahan usai jalani hubungan selama tiga tahun, upaya itu dibatalkan, karena persoalan perbedaan agama antara mempelai pria dan wanita.

"Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang seluas-luasnya bagi hukum agama dan kepercayaan yang beragama," katanya.

"Jumlahnya dalam menafsirkan sahnya suatu perkawinan akan tetapi tidak memberikan pengaturan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda," lanjutnya.

Aturan tersebut telah berdampak pada ketidakpastian secara aktual yang melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki Ramos. Sehingga dia tidak dapat melangsungkan perkawinan karena adanya intervensi oleh golongan yang diakomodir negara.

"Hal ini tentunya menyebabkan pemohon kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menundukan keyakinan," ucapnya.

Adapun dalam gugatan ini, Ramos mengajukan uji materiil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

"Serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945," kata dia dalam permohonan gugatannya.

Dalam pasal 2 UU perkawinan disebutkan, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sementara, dalam pasal 8 berbunyi, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Menurutnya, penormaan dalam pasal tersebut menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Padahal, perkawinan di Indonesia, melekat pada berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan sebagainya dalam hukum perkawinan yang berlaku juga bersifat pluralistis antara hukum adat, hukum negara,dan hukum agama.

"Oleh Karena itu, ketentuan dalam Pasal 8 huruf f menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing," ucapnya.

Selain ketidak jelasan hukum dan konteks, Ramos juga mempertanyakan tolok ukur pelarangan warga yang berbeda agama. Pasalnya, ia menilai larangan beda agama disebabkan oleh perbedaan tafsir ahli hukum.

"Dan tolok ukur apa yang digunakan untuk mengukur larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat diantara para ahli hukum agama dan hukum negara," ucap dia.

"Larangan Perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir antara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," imbuhnya.

Diketahui, Ramos sebelumnya juga pernah mengajukan gugatan UU Perkawinan pada 2014. Namun, gugatan itu ditolak dengan putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.

Di sisi lain, secara khusus terdapat satu permohonan yang menguji pasal yang sama yakni Pasal 2 Ayat (1) atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Meski, pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan ne bis in idem (dilarang digugat kembali). Namun dalam tetap diyakini adanya perbedaan konstitusional.

"Karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan," ucapnya.

Permohonan tersebut didaftarkan secara daring dan diterima pada Jumat (4/2). Dengan surat kuasa ditunjukkan kepada Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty, Sherly Angelina Chandra dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. [ray]

Baca juga:
Gagal Nikah Karena Beda Agama, Pria Asal Papua Gugat UU Perkawinan ke MK
Diah Pitaloka Prihatin Pasal Dispensasi Kawin
DPR Sebut Pasal Batas Usia Menikah Minimal 19 Tahun Melalui Perdebatan Alot
Versi BKKBN, Usia 20-21 Tahun Ideal untuk Menikah dari Sisi Biologis
Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini