Menguji Kesigapan 112, Panggilan Darurat '911' ala Indonesia

Menguji Kesigapan 112, Panggilan Darurat '911' ala Indonesia Ilustrasi menelepon. ©2012 Shutterstock/Dmitriy Shironosov

Merdeka.com - Malam itu ruangan command centre tengah sibuk memantau peristiwa kebakaran hutan. Telepon berdering dari banyak warga yang melapor kemunculan api. Salah satu operator bernama Joe Baylor juga dibuat sibuk karena harus melayani setiap panggilan yang masuk ke nomor telepon darurat 911.

Tiba-tiba Joe mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang mengaku diculik. Dari panggilan itu, Joe bisa langsung meminta petugas terkait untuk mengambil tindakan. Mulai dari petugas jalan tol, hingga petugas kepolisian terdekat dengan lokasi. Dari film berjudul Guilty itu tergambar kesigapan operator telepon darurat 911 merespons pengaduan warga.

Apapun bentuk pengaduan warga direspons. Mulai dari kebakaran, kecelakaan, penculikan, pembunuhan, hingga pengaduan remeh. Semua berjalan dengan sistem. Dari identifikasi pelapor hingga lokasi dan petugas yang diterjunkan. Cukup menghubungi satu nomor telepon yaitu 911.

Pada 2015, pemerintah Indonesia dengan bangga memperkenalkan rencana nomor tunggal panggilan darurat yaitu 112. Sistem panggilan darurat ini diharapkan bisa diakses semua masyarakat yang membutuhkan bantuan secara cepat. Program ini diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Mengadopsi sistem kerja panggilan darurat 911, petugas operator 112 juga akan menerima dan mencatat aduan warga. Setelah itu diteruskan ke pihak-pihak yang berkaitan dengan aduan tersebut. Melalui sistem terkomputerisasi dan didukung dengan komunikasi melalui radio trunking.

Kini beberapa daerah sudah mengoperasikan nomor panggilan darurat 112. Kami berbincang dengan warga yang pernah menghubungi nomor tersebut. Salah satunya Supri, warga Bogor. Dia justru menceritakan kekesalannya ketika operator nomor darurat 112 tidak kunjung mengangkat teleponnya.

Kala itu, Supri membutuhkan informasi layanan kesehatan untuk anggota keluarganya yang terpapar Covid-19. Dia dilanda kepanikan. Butuh informasi akses rumah sakit yang bisa merawat anggota keluarganya. Saat itu hanya satu nomor yang diingat. Yakni nomor darurat 112.

"Sampai belasan kali tidak tembus juga. Responsnya sedang sibuk, sibuk terus," ucapnya geram.

Lantaran kondisi genting dan situasinya serba tidak menentu, Supri tak lagi mengandalkan nomor 112. Dia berinisiatif mencari kontak Satgas Covid-19 di pemda sekitar tempat tinggalnya. Kemudian yang membuatnya sangat bersyukur, tim satgas sangat membantu langkah-langkah yang harus dia lakukan terhadap saudaranya yang terpapar Covid.

"Aku ketemu yang di Depok, aku coba kontak, Alhamdulillah bisa," ungkapnya.

Lain halnya dengan Ifa. Dia sengaja menguji keampuhan dan respons nomor darurat 112 setelah melihat unggahan akun IG resmi milik pemerintah. Dalam unggahan itu, selain 112 ada kontak hotline lainnya seperti 110 untuk polisi, 118/119 untuk ambulans, 113 pemadam kebakaran, 115 untuk SAR, 122 untuk posko kewaspadaan nasional dan 123 untuk PLN.

Ifa menekan panggilan 112. Panggilan itu tersambung dengan mesin. Dia diminta menekan angka 1. Panggilan tiba-tiba terputus setelah Ifa menekan angka 1. Tak menyerah. Ifa tiga kali menghubungi. Kondisinya selalu putus. Sementara bebarapa nomor lainnya tersambung dan memberikan penjelasan prosedur pelaporan.

"Nyambung putus, nyambung putus. Begitu terus saya coba," kata Ifa.

Direktur Telekomunikasi di Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Aju Widyasari berdalih sekadar bertugas menetapkan atau mengatur penomoran panggilan darurat. Tetapi secara fungsi kontrol dan kerja, tetap pada institusi yang dituju masyarakat.

"Yang jelas pengawasannya nomor itu betul-betul digunakan kegiatan untuk kedaruratan," kata Aju saat berbincang dengan merdeka.com.

Karena itu Kominfo tidak mengetahui permasalahan yang dilaporkan masyarakat saat mengakses panggilan darurat tersebut. Selain itu, Kominfo hanya sebatas mengawasi apakah nomor panggilan darurat itu aktif atau tidak.

"Misalnya kayak tadi ada nomor PLN, jadi merekalah yang me-manage siapa saja. Operasinya, maupun locknya, recordnya, berapa yang masuk itu mereka yang mengelola bukan di kita," jelas dia.

Kominfo tidak menampik menerima banyak keluhan dari warga yang tidak direspons ketika menghubungi nomor darurat 112. Namun Kominfo sebatas melakukan pengecekan nomor tersebut tetap aktif dan bisa menerima panggilan. Kominfo mengaku tidak berwenang untuk melakukan teguran.

"Bukan berarti, kenapa ini tidak direspons, kenapa ini. Karena itu manajemen mereka, tapi sejauh mana penggunaan penomoran itu digunakan dengan layanan yang tadi," tegas Aju.

Sejak dimulai tahun 2016 silam, 61 daerah juga menerapkan telepon darurat 112 yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemkot Surabaya termasuk daerah yang paling cepat merespons setiap aduan yang masuk lewat panggilan darurat 112. Bahkan data Kominfo, Pemkot Surabaya pernah melayani aduan masyarakat dalam waktu hanya 7 menit.

Erwin, warga Surabaya, penasaran dengan kecepatan operator 112 merespons aduan. Pada panggilan pertama, tidak berhasil. Nomor yang dihubungi terdengar nada sambung sibuk. Namun, pada telepon berikutnya, pada detik ke 8, telepon tersambung.

Seorang anggota command center bernama Ribut merespons panggilan tersebut. Dia menerangkan bahwa penelepon sedang menghubungi nomor darurat yang ada di wilayah Surabaya.

Seorang warga Pagesangan, Surabaya Nurul Arifin, punya cerita. Dia pernah menghubungi 112 karena ada kejadian kebakaran di sekitar rumahnya. Hasilnya, petugas cukup cepat merespon laporannya. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan petugas kebakaran yang tidak lama terhitung sejak laporannya.

"Cepat kok. Tidak sampai 10 menit sudah ada petugas damkar waktu itu," katanya.

Kepala Dinas BPB Linmas Pemkot Surabaya, Irvan Widiyanto menjelaskan, sistem Command Center 112 di Surabaya terintegrasi dengan Command Center 112 pusat. Sehingga, setiap warga di Surabaya yang menghubungi 112, akan langsung tersambung dengan Command Center Surabaya.

"Iya, terintegrasi dengan pusat. Tapi bagaimana sistemnya itu Diskominfo yang tahu," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com.

Dalam sehari, Command Center Surabaya menerima aduan atau laporan rata-rata sebanyak 2.600 telepon. Kemudian untuk merespon setiap laporan yang masuk, command center Surabaya menyiapkan setidaknya 80 orang yang terbagi dalam 4 shif. Setiap sif-nya, akan dijaga setidaknya 20 personel.

Irvan mengaku, untuk merespon setiap laporan yang masuk, pihaknya membutuhkan waktu maksimal 7 menit. Laporan itu termasuk dengan koordinasi dengan instansi lain.

Soal telepon yang tidak bisa langsung terhubung, Irvan menilai hal itu bisa terjadi dikarenakan banyaknya antrean telepon masuk. Hal itu, dianggapnya masih dalam batas kewajaran.

"Biasanya itu karena antrean telepon masuk saja," pungkasnya.

Irvan memastikan hampir semua laporan yang masuk selalu mendapat respons cepat. Termasuk laporan-laporan "remeh" yang selalu ditindaklanjuti olehnya.

"Ada, misalnya kunci masuk di selokan, melepas cincin, melepas kait yang menusuk mulut kucing liar di selokan, ambil kucing yg terjebak di plafon rumah, sampai ada juga ban motor yang bocor juga pernah kita tangani," tutup Irvan.

Penulis: Intan Umbari, Syifa Hanifah, Fellyanda, Erwin Yohanes, Lia Harahap [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini