Merdeka.com - Tin Zuraida ditunjuk menjadi salah satu staf ahli di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tin lolos sebagai staf ahli bidang politik dan hukum.

Nama Tin terseret kasus suap yang membelit suaminya, Nurhadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA). Dia juga sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyayangkan pengangkatan Tin Zuraida sebagai staf ahli. Agus mengatakan, tidak ada permintaan pendapat dari tim seleksi kepada KPK, mengingat Tin memiliki citra kurang patut sebagai penyelenggara negara.

"Masalahnya gini, waktu pengangkatan eselon satu TPA nya kan tidak minta pendapat KPK," katanya usai menghadiri peringatan hari anti korupsi sedunia di Bidakara Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Mantan ketua LKPP ini mengungkapkan, tidak akan memberikan rekomendasi jika seseorang memiliki catatan hukum, khususnya melingkupi tindak pidana korupsi. Meski begitu, Agus enggan menanggapi lebih lanjut perihal Tin yang saat ini resmi berkantor di KemenPAN-RB.

"Ya kalau itu saya no comment karena itukan keputusannya presiden ya, eselon I," tukasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera membicarakan hal tersebut dengan Menteri PAN-RAB, Asman Abnur. "Saya akan bicara," kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/12).

JK menjelaskan, untuk mengangkat staf ahli menteri ada aturan main tersendiri yang harus dipatuhi. Salah satunya mempertimbangkan rekam jejak calon staf ahli.

"Harus ada etikanya (kalau mau mengangkat staf ahli), bersih lah staf ahli itu. Apalagi mengurus SDM, yang diangkat itu harus bersih," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari penegak hukum apakah Tin ikut terkait dalam kasus yang menyeret nama suaminya. Meski demikian, JK menegaskan staf ahli menteri seharusnya sosok yang bersih.

"Walaupun tentu juga memakai praduga tidak bersalah. Tapi setidak-tidaknya harus bersih," ujarnya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengungkapkan, penunjukan Tin dilakukan dengan seleksi terbuka. Asman mengatakan, pengangkatan Tin sejatinya dilakukan sejak satu tahun lalu, namun tertunda karena masalah hukum yang menyeret Tin dan suaminya.

Berdasarkan hukum yang ada, dia menjelaskan, belum ada bukti keterlibatan Tin dalam dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan suaminya, Nurhadi.

"Sudah menunggu 1 tahun. 3 jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, 3 terpilih, 2 enggak masalah, karena pemberitaan kita tunda. Selama 1 tahun tidak ada fakta hukum. Nanti jadi evaluasi, kalau ada fakta hukum jadi dasar, enggak ada fakta hukum enggak bisa buktiin apa-apa," kata Asman usai acara hari antikorupsi sedunia di Bidakara Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Dia mengatakan, dalam pengangkatan Tin, pihaknya telah mengundang sejumlah instansi terkait. Terlebih lagi, persyaratan Tin dinilai telah terpenuhi. "Hasil seleksi terbuka. Segi persyaratan enggak masalah," tandasnya.