Merdeka.com - Kekerasan terjadi di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11) pagi pukul 09 WITA. Empat orang yang merupakan satu keluarga dibunuh sejumlah orang.

Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, menjelaskan peristiwa bermula saat salah satu rumah warga didatangi sekitar delapan OTK. Orang tersebut masuk lewat pintu belakang mengambil beras kurang lebih 40 kilogram.

"Kemudian melakukan penganiayaan tanpa ada pernyataan apa pun, menggunakan senjata tajam tanpa perikemanusiaan mengakibatkan empat orang korban," kata Baso di Palu. Demikian dikutip dari Antara, Minggu (29/11).

Setelah itu, katanya, orang tak dikenal itu juga membakar kurang lebih enam rumah.

"Saya sendiri sudah cek langsung ke TKP kemarin dan dari enam rumah ini empat yang terbakar habis, dua hanya dapur bagian belakang itu pun bukan rumah inti rumah tambahan beratapkan alang-alang," sambungnya.

Belakangan setelah dilakukan pendalaman di lokasi kejadian, dapat dipastikan pelaku adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora.

"Dari keterangan saksi yang melihat langsung saat kejadian yang kita konfirmasi dengan foto-foto, DPO MIT Poso, ada kemiripan," katanya.

Kejadian itu benar-benar membuat ketakutan warga sekitar. Mereka bahkan sempat mengungsi.

"Semua warga di lokasi sudah diungsikan ke daerah yang ramai penduduk," kata Kepala Desa Lemban Tongoa, Deki Basalulu.

Saat ini, para pelaku sedang dalam pengejaran Satgas Tinombala. Diharapkan kerja sama masyarakat untuk mempermudah penangkapan.

"Saya mengimbau, tolonglah masyarakat jangan lagi membantu mereka dengan menyiapkan bahan makanan, menyiapkan informasi di mana keberadaan pasukan TNI-Polri yang mengejar mereka," kata Komandan Korem 132/Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf.

"Itu setop sudah, karena bisa dilihat bagaimana kekejaman MIT itu melakukan tindakan kekerasan, membunuh, membakar orang, merampok dan membakar rumah, itu sangat keterlaluan," sambung dia.

Ramai-ramai Mengecam dan Mendesak Polisi Tangkap Pelaku

Kejadian berdarah itu membuat geram Menteri Agama, Fachrur Razi. Dia berharap kepolisian segera menangkap pelaku.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga yang menjadi korban. Saya juga mengecam karena tindakan semacam ini tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun," tegas Menag di Jakarta, Sabtu (28/11).

"Anarkisme dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan," tegasnya lagi.

Menag berharap dan percaya polisi bisa segera mengungkap modus, menangkap dan menindak tegas para pelakunya.

Pemerintah juga memastikan pelaku pembunuhan akan terus dikejar. Menurut MenkonPolhukam Mahfus MD, saat ini tim sudah melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitannya dengan pelaku.

"Tadi tim Tinombala sudah menyampaikan tahap-tahapan yang dilakukan untuk mengejar pelaku," kata Mahfud MD, di akun youtube Kemenko Polhukam, Minggu (29/11).

"Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur, kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi dan operasi Tinombala sedang mengejarnya sekarang," sambung mantan Ketua MK ini.

Minta Masyarakat Tahan Diri dan Tak Terprovokasi

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga berpesan pada tokoh masyarakat setempat ikut menjaga kondusifitas agar masyarakat tak mudah terprovokasi.

Permintaan serupa juga disampaikan MUI Sulteng. Masyarakat diharapkan menahan diri dan tidak terpancing informasi tak benar.

Ketua MUI Sulteng, Habib Ali bin Muhammad Aljufri meminta, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan dan mengadu domba masyarakat. Serta tidak menyebarkan foto maupun video keluarga yang dibantai tersebut untuk menjaga perasaan anggota keluarga korban.

"Cara melakukan deradikalisasi yakni dengan meluruskan benih-benih paham yang saat ini sudah tersemai dan melekat di hati para teroris dengan melalui pendekatan budaya, pemahaman ajaran agama yang benar, serta memberikan pekerjaan dan penegakan hukum dengan prinsip semua sama di depan hukum," katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (29/11).

Ditambahkan Sekretaris MUI Suteng, Sofyan Bachmid, tindakan tersebut sungguh di luar nalar akal sehat dan sudah sangat melampaui batas nilai kemanusiaan. Karenanya, atas dalih apa pun, aksi itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila.

"Tidak semestinya hal semacam itu dikaitkan dengan motif agama. Ada sejumlah faktor lain seperti ekonomi sampai dengan hukum yang berpotensi membuat orang mau untuk melakukan tindakan tersebut,"u capnya.

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak cepat menyimpulkan peristiwa itu akibat pemahaman agama yang salah.

"Ini sifatnya multidimensi. Kalau orang diperlakukan tidak adil atau hak asasinya diinjak-injak, tentu akan marah, emosi," terangnya.

Sofyan mengimbau, masyarakat agar tidak menjadikan agama sebagai sasaran dalam kasus terorisme. Ia pun meminta supaya dalam menangani kasus itu aparat penegak hukum dapat mengedepankan fakta sesungguhnya yang menjadi pemicu tindakan tersebut.

Apalagi, polisi telah membantah kabar yang menyebut ada rumah ibadah yang dibakar.

"Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, tidak ada gereja yang dibakar sebagaimana isu yang berkembang di luar, hanya saja tempat rumah yang bisa dijadikan pelayanan umat," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto saat dikonfirmasi Merdeka.com.

Masyarakat juga diminta tenang dan mengikuti informasi yang valid sehingga tidak membuat suasana makin resah.

"Diharapkan masyarakat tetap tenang, tidak terpancing berita - berita yang provokatif, pihak kepolisian bersama TNI telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani masalah ini," tutup Didik.

Ditambahkan Muhammadiyah, apa yang terjadi di Sigi sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik agama.

"Ini bukan masalah konflik antar umat beragama. Masyarakat hendaknya mempercayakan penanganan masalah kepada pemerintah, khususnya aparatur keamanan dan penegak hukum," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Abdul juga berharap pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat. Salah satunya memanggil para tokoh. Mulai dari kalangan agamawan, untuk bermusyawarah mencari jalan keluar penyelesaian yang komprehensif.

"Ini bukan masalah sederhana sehingga harus diselesaikan dengan seksama. Diperlukan kebersamaan menyelesaikan persoalan agar peristiwa serupa tidak terjadi di tempat yang sama atau tempat yang lainnya," ungkap Abdul.