Mengapa PKI dibenci?
Merdeka.com - Bagi sebagian rakyat Indonesia, mendengar kata Partai Komunis Indonesia (PKI) seolah mendengar sebuah hantu yang sangat menakutkan. Bahkan sebagian menganggap PKI adalah bahaya laten (terpendam) bagi republik ini.
Kebencian terhadap PKI tentu bukan tanpa alasan. Ketika Orde baru berkuasa, PKI seolah menjadi organisasi 'haram' di republik ini. Kampanye anti PKI pun dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dengan film.
Film G 30 S/PKI menjadi salah satu alat propaganda efektif pemerintah orde baru untuk menyematkan label pemberontak kepada PKI. Melalui film tersebut rakyat Indonesia 'dipaksa' untuk mengamini bahwa PKI adalah sebuah partai yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara keji.
Salah satu adegan yang paling keji dari film besutan Arifin C Noer adalah penculikan 7 jenderal. Mereka dibawa ke Lubang Buaya lalu disiksa dan mayatnya dimasukan ke dalam sumur tua.
"Penderitaan itu pedih jenderal. Sekarang rasakan sayatan silet ini. Pedih!. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat," ujar seorang wanita dengan dingin.
Adegan selanjutnya tak kalah sadis. Para jenderal dipukuli dan disiksa hingga tewas. Sementara para penyiksanya tertawa-tawa bengis sambil menyanyikan lagu 'Genjer-genjer'.
"Teken jenderal, teken!" bentak para tentara pro-komunis dan para aktivis pemuda rakyat dan Gerwani itu.
Kisah di atas merupakan penggalan dari adegan film G30S/PKI. Saking menyeramkannya, film G 30 S/PKI konon mengalahkan film horor Indonesia mana pun. Musik latarnya yang pelan dan menyayat, yang digubah oleh Embi C Noor, terasa mencekam dan berbanding lurus dengan narasi film tersebut yang sangat kaku dan dingin.
Tak heran banyak generasi yang ketika film ini diputar akhirnya menjadi membenci PKI. PKI bak hantu yang menakutkan dan wajib dimusnahkan dari bumi pertiwi.
Generasi yang sempat menonton film tersebut telah berhasil dicuci otaknya lewat film yang selalu di putar pada 30 September malam. PKI dibenci dan dimaki, bukan karena ajaran atau faham yang diajarkan tetapi karena film.
Benarkah PKI sekejam apa yang digambarkan dalam film berdurasi 3 setengah jam itu?
Setelah rezim Soeharto tumbang, film tersebut kemudian dilarang diputar. Tumbangnya rezim Soeharto juga membuat alat propaganda itu berhenti mencuci otak.
Tak hanya sekedar berhenti, pelurusan tentang sejarah kelam tragedi 1965 juga perlu dikaji untuk diluruskan. Bahkan tidak sedikit yang meminta agar dibuat film baru sebagai kontra atas film tersebut.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengusulkan agar film Pengkhianatan G 30 S/PKI diluruskan dan diperbaiki. Pelurusan itu dinilai penting dilakukan agar tidak lagi menimbulkan kontroversi.
"Boleh saja diperbaiki kalau tujuannya lebih menggambarkan sejarah yang sesungguhnya," kata Priyo di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/9).
Menurut Priyo, jika ada pandangan untuk menyempurnakan film G 30 S/PKI perlu diberi ruang. Apalagi ada temuan sejarah baru yang dilakukan oleh ahlinya. "Harus dihargai sebagai kesaksian sejarah," ujar politisi Golkar ini.
Lalu perlukah dibuat film tandingan atas film G 30 S/PKI?
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Tegas! Sekjen PDIP Hasto Jawab Ganjar Dilaporkan ke KPK, "Hukum Buat Alat Politik"
Hasto dengan santai mengatakan sudah biasa hukum dipergunakan bukan bertujuan sebagai keadilan
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaCara Jenderal TNI Bintang 4 Antisipasi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKPU Angkat Bicara soal Viral Gaji KPPS Rp1,2 Juta Sehari
Besaran gaji petugas KPPS bukanlah dihitung perhari, karena pendapatan tersebut dipakai bekerja dalam satu bulan.
Baca Selengkapnya