Merdeka.com - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin bakal berlangsung 20 Oktober mendatang. Masa kerja efektif menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pun tinggal menghitung hari.

Jokowi pun mulai menyusun jajaran menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan. Sejumlah nama menteri kabinet kerja saat ini diprediksi mempunyai peluang besar untuk kembali dipilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai menteri.

Terlebih, setelah Jokowi pernah secara gamblang menyatakan ada beberapa menteri yang tetap dipertahankan untuk kabinet periode kedua. Terkait posisinya, Jokowi tak menyebut secara jelas.

Yang jelas, Jokowi berjanji memberikan porsi lebih besar bagi kalangan profesional untuk menjadi menteri. Komposisi menteri di kabinet kedua Jokowi yaitu 55 persen untuk profesional, sementara sisanya 45 persen dari kalangan politisi.

"Menteri yang bertahan banyak. Ya nanti dilihatlah," ucap Jokowi di Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.

Lantas siapa saja sosok menteri yang akan dipertahankan Jokowi serta diprediksi pergi dari kabinet?

Pengamat politik Yasin Mohammad menilai Jokowi akan mempertahankan menteri yang memiliki latar belakang profesional di periode kedua kepemimpinannya. Menteri dari kalangan profesional tersebut berpeluang besar untuk kembali masuk jajaran kabinet sebab kinerja mereka lebih nampak.

Dia mencotohkan sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meski dikenal kerap membuat kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang, namun Susi melakukannya demi menjaga sumber daya laut.

"Apalagi berdasarkan studi yang pernah dilakukan, penggunaan cantrang dianggap merusak sumber daya laut dan ekosistem karang," kata Yasin saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) itu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berpotensi dipilih kembali menjadi menteri. Menurut dia, kebijakan yang diambil Sri Mulyani terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara.

"Kunci keuangan negara itu ada di Ibu Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal. Membuka lebar-lebar akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental, tapi di politik Sri Mulyani berpotensi di pilpres 2024," ujar Yasin.

Srikandi lainnya yang diprediksi lanjut menjabat dalam pemerintahan periode kedua Jokowi adalah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Dia memuji kehebatan Retno dalam berkomunikasi dengan negara luar.

Kendati begitu, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Retno apabila dipilih kembali oleh Jokowi.

"Persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) masih banyak yang perlu diselesaikan," tutur Yasin.

Menteri Diprediksi Hengkang

Yasin kemudian menilai beberapa menteri dari kalangan partai politik akan terancam hengkang dari kabinet. Sebab, mayoritas dari mereka jarang berprestasi dan memiliki terobosan baru. Salah satunya, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak bisa mendatangkan investasi di bidang industri. Stimulan-stimulannya tidak ada. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," ujarnya.

Dia lalu menyebut nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Yasin mengatakan bahwa selama menjabat, Enggar kerap melakukan kebijakan impor yang menimbulkan polemik.

"Banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap Enggartiasto Lukita lebih besar," sambungnya.

Yasin juga menyoroti kinerja Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, yang disebut tak mampu melindungi pekerja buruh. Padahal, seharusnya Hanif lebih banyak mengeluarkan peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial.

"Berkaitan dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh. Dan Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh kasus semisal soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di perusahaan Krakatau Steel," tegas Yasin.

Disisi lain, mantan Sekjen PKB itu dinilai kurang berani membuat peraturan yang dapat melindungi para pekerja. Selain itu, Yasin mencatat bahwa Hanif Dhakiri tak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan.

"Beberapa kasus yang parsial banyak sekali. Ada 4.000 buruh yang di-PHK masal, mereka datang ke Menaker, tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Stell saja enggak bisa," pungkas Yasin.

Reporter: Lizsa Egeham