Mendorong Investigasi Tragedi Penembakan Laskar FPI
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta meminta masyarakat tidak terprovokasi, dalam menyikapi penembakan terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI).
Wayan Sudirta, menyebutkan, polisi diyakini punya pertimbangan hukum sebelum melakukan tindakan tersebut.
"Dari peristiwa ini, kita diharapkan jangan terburu-buru, agar kita tidak keliru mengambil kesimpulan," kata Wayan Sudirta, dikutip dari Antara, Selasa (8/12).
Menurut Wayan, konstitusi memang menjamin hak asasi setiap warga negara. Namun di sisi lain, hak asasi setiap orang bukan tanpa batas.
Hak asasi warga negara, menurut dia, harus tetap sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Menurut Wayan, dalam konteks peristiwa itu, polisi bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan. Dia mengajak publik memberikan kesempatan kepada polisi untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan apa adanya kepada semua pihak.
"Setiap peristiwa pasti memiliki latar belakang dan rangkaian proses yang panjang. Untuk itu, asas sebab akibat juga harus kita telusuri secara mendalam," kata Wayan.
Menurut Wayan, kasus ini harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Tidak ada salahnya jika pihak berwenang menginvestigasi apakah polisi sudah bertindak sesuai standar operasional prosedur.
Kemudian, kata Wayan, andai penembakan tersebut benar-benar untuk membela diri atau dalam kondisi darurat, polisi tidak bisa dihukum.
Wayan mengatakan, pelajaran dari peristiwa ini, yakni siapa pun baik itu tokoh masyarakat atau pemimpin organisasi, setiap menjalankan aktivitas harus tetap sesuai koridor hukum. Jika tidak puas dengan penegakan hukum, sampaikan pendapat tetap sesuai konstitusi.
"Hilangkan sikap-sikap arogan, main hakim sendiri, dan sikap saling menghujat. Negara kita merupakan negara hukum yang demokratis," ujar Wayan.
Seperti diketahui, bentrok antara polisi dan laskar FPI terjadi di tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12) dini hari. Antara polisi dan FPI memiliki versi yang berbeda.
Polisi menyebut anggotanya diserang senjata api saat membuntuti rombongan Rizieq Syihab. Sementara FPI mengatakan, para pengawal Rizieq diserang lebih dulu dan tak dibekali senjata api.
Akibat insiden ini, 6 orang laskar FPI dinyatakan tewas. Sementara polisi tak ada yang terluka.
Tim Investigasi
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara mengenai baku tembak antara polisi dengan laskar FPI. Habiburokhman menyayangkan insiden yang membuat 6 orang tewas itu. Dia mendesak segera dibuat tim investigasi insiden tersebut.
"Kami meminta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek. Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun," katanya dalam keterangan, Senin (7/12).
Anggota Komisi III itu meminta investigasi kasus tersebut tidak diintervensi dan harus transparan. "Agar tidak ada penghakiman dini kepada siapapun selama investigasi berjalan, baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizieq dan FPI serta pengikutnya.Kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan," katanya.
Komisi III, lanjutnya, akan memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan insiden di Tol Cikampek tersebut.
Komnas HAM Bentuk Tim
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar di publik dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait langsung peristiwa penembakan anggota Front Pembela Islam.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengatakan telah diperoleh beberapa keterangan secara langsung dari pihak FPI dan sedang dilakukan pendalaman.
"Untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak Kepolisian," tutur Choirul Anam dilansir Antara, Senin (7/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaKepolisian mengabulkan permintaannya dan penahanan tersangka Anandira
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaIrfan menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan informasi tersebut disebarluaskan dan masuk ke ranah publik.
Baca Selengkapnya