Mendikbud: Sistem zonasi sekolah cermin keadilan pendidikan
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy optimistis dengan sistem zonasi, target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai.
"Dengan sistem zonasi, penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan keberadilan sehingga target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai," ujarnya di Medan, Minggu (23/9) dikutip dari Antara.
Menteri Muhadjir berada di Medan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan/kabupaten/kota/provinsi di wilayah Sumatera.
Menurut menteri yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut, melalui zona-zona yang ada, peta guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi lebih jelas sehingga memudahkan dalam penanganan permasalahan.
Mendikbud menjelaskan, jika sebelumnya, populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau favorit. Maka, dengan sistem zonasi ke depannya, semua sekolah akan didorong memiliki kualitas yang baik.
"Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat," katanya.
Selain itu, sistem zonasi juga menjadi langkah strategis dalam penerapan pendidikan karakter. Ekosistem pendidikan, menurut Muhadjir, sangat penting bagi penerapan pendidikan karakter.
Dia memberi contoh, saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berjalan ke sekolah itu, siswa bisa belajar etiket warga negara.
"Orangtua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter," katanya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, mengatakan, tujuan rakor untuk meyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik. Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.
Tercatat sekitar empat ribu zona di berbagai wilayah yang menjadi panduan bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
Zona yang disiapkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan dibahas bersama dengan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuan Pendidikan Inklusif, Lengkap Beserta Prinsip dan Penjelasannya
Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang mengedepankan penerimaan dan partisipasi aktif semua siswa.
Baca SelengkapnyaPernah Dilarang Sekolah karena Namanya Dianggap Tak Keren, Pria Nganjuk Ini Berhasil Jadi Dokter yang Dicintai Masyarakat
Namanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca SelengkapnyaKurikulum Merdeka adalah Kurikulum Baru di Indonesia, Ketahui Sistemnya
Kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan minat dan bakat anak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
8 Negara dengan Penduduk Paling Terpelajar, Apakah Indonesia Termasuk?
Negara-negara berikut mungkin dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk menempuh pendidikan yang lebih berkualitas.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini
Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaDiseminasi adalah Penyebaran Informasi kepada Khalayak, Begini Strateginya
Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang.
Baca SelengkapnyaLayaknya Sekolah Betulan, Begini Situasi Sekolah Khusus Burung Murai di Cilacap yang Muridnya Datang dari Berbagai Daerah
Para pemilik burung rela jauh-jauh mengirim hewan peliharaannya demi bisa sekolah di sini
Baca SelengkapnyaPengertian Pemilu Proporsional Tertutup adalah Berikut Ini, Simak Ulasannya
Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaMenaker Sebut Penerapan Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Keadilan bagi Pekerja & Pengusaha
Menaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.
Baca Selengkapnya