Merdeka.com - Mendikbud Muhadjir Effendi menegaskan tetap menginginkan moratorium Ujian Nasional (UN) meski Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat melontarkan penolakan. Muhadjir menjelaskan penolakan moratorium UN belum pernah disetujui secara resmi dalam rapat terbatas kabinet.

"Karena Pak Wapres yang sampaikan. Nanti kita tunggu tindaklanjutnya. Kita masih tunggu formalnya keputusan kabinet terbatas nanti," kata Muhadjir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Muhadjir menambahkan, dirinya tetap menginginkan UN dimoratorium karena telah diusulkan ke Presiden Joko Widodo. Meski begitu, dia mengakui tunduk ke Presiden apabila usulannya tersebut secara resmi benar ditolak.

"Pasti lah (ingin). Wong itu sudah diusulkan. Tetapi saya kan pembantu Presiden, saya terserah Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan usulan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui, namun Mendikbud Muhajir Effendi diminta mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tetapi disuruh kaji ulang," kata JK di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

Alasan tak disetujui, kata JK, ujian nasional masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Jika tanpa ujian nasional, kata dia, pemerintah tak punya acuan pendidikan di Indonesia.

"Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional. Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana, baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya," kata dia.