Mendikbud Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Vaksinasi Bagi Guru
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memprioritaskan para guru dalam proses vaksinasi terhadap pejabat publik. Hal itu menyusul diwajibkannya pembukaan pembelajaran secara tatap muka di sekolah usai guru dan tenaga kependidikan menjalani vaksinasi Covid-19 secara lengkap.
"Kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasinya untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di sekolah kita," katanya dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama sejumlah menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3).
Menurutnya, vaksinasi terhadap para guru sekolah merupakan prioritas pemerintah pusat. Hal itu demi mempercepat proses pembukaan sekolah untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.
"Vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka," ujarnya.
Nadiem menguraikan, jenjang prioritas vaksinasi disandarkan pada tingkat kesulitan sekolah menjalankan pembelajaran secara jarak jauh. Semisal satuan pendidikan selevel jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) akan lebih dulu guru dan tenaga pendidikannya mendapatkan vaksinasi.
"Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling muda dulu, PAUD, SD, SLB dan sederajat dan yang juga paling sulit melakukan PJJ. Baru tahap dua, yaitu SMP, SMA dan SMK dan akhirnya tahap tiga, yaitu pendidikan tinggi," sebutnya.
"Kenapa kita melakukan prioritas ini? Adalah yang paling muda itu yang paling sulit melaksanakan PJJ, mereka yang paling juga punya potensi ketinggalan yang paling besar, karena yang paling muda, paling formatif pengalaman pendidikan mereka," tutup Nadiem.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB
Pemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca SelengkapnyaPernah Dilarang Sekolah karena Namanya Dianggap Tak Keren, Pria Nganjuk Ini Berhasil Jadi Dokter yang Dicintai Masyarakat
Namanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca SelengkapnyaKwarnas Minta Nadiem Tinjau Ulang Keputusan Ekskul Pramuka Tak Wajib, Singgung Karakter Bangsa
Kwarnas Pramuka menyayangkan keputusan Nadiem yang mencabut pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah
Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.
Baca Selengkapnya8 Negara dengan Penduduk Paling Terpelajar, Apakah Indonesia Termasuk?
Negara-negara berikut mungkin dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk menempuh pendidikan yang lebih berkualitas.
Baca SelengkapnyaSoal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Baca SelengkapnyaJumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal
Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaTinjau Kalikangkung, Kapolri Sebut Ada 3 Prioritas Kesiapan Mudik
Listyo turut mengimbau kepada para pemudik agar tidak memaksakan diri selama berkendara ke kampung halaman
Baca SelengkapnyaTingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini
Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca Selengkapnya