Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menimbulkan masalah untuk proyek pengadaan selanjutnya. Tjahjo tak mau ambil pusing dengan perkara korupsi yang menyebabkan hilangnya uang negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"Enggak masalah, kami jalan terus walaupun ibarat naik mobil persnelingnya belum bisa lancar, tapi kami terus memacu bahwa perekaman data bisa," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).

Sejak diangkat sebagai menteri, Tjahjo mengaku hanya fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukan masalah-masalah hukum seperti e-KTP. Semisal, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan e-KTP, hingga pemangkasan retribusi daerah.

"Begitu saya jadi menteri saya fokus saja kok untuk pembenahan ke dalam bagaimana melayani masyarakat, untuk bisa lebih optimal, agar orang bisa mudah untuk dapat KTP dan sekalian mulai jalan. Retribusi kita pangkas dan sebagainya," terangnya.

Untuk itu, politisi PDIP ini enggan berkomentar soal kasus e-KTP yang mulai terungkap di medio 2011-2012. Tjahjo memilih menyerahkan proses hukum kasus e-KTP kepada KPK.

"Kalau urusan-urusan dulu itu bukan wewenang kami, itu kewenangan KPK," tegasnya.

Di sisi lain, Tjahjo menyebut masalah kekosongan blanko e-KTP masih sudah memasuki tahap akhir, yaitu menentukan pemenang tender. Pengadaan blanko e-KTP sebanyak 7 juta terhambat karena gagal lelang pada Desember 2016. Penyebabnya karena peserta lelang tidak memenuhi syarat uji.

"Sekarang sedang finalisasi tender yang laporan kami terima dari Dirjen Dukcapil. Mudah-mudahan tender yang kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear kita tidak mau dikemudian hari ada masalah," jelasnya.

Pelelangan ulang pengadaan blanko e-KTP dilakukan sejak 16 Februari. Untuk pelelangan blanko, lanjut Tjahjo, Kemendagri telah berkomunikasi dengan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah). Dia berharap perusahaan pemenang tender bisa ditentukan pada Maret 2017.

"Mudah-mudahan tender Maret ini sudah bisa menemukan pemenang dengan baik. Kita minta saran LKPP juga," pungkas dia.