KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Mendagri tarik Kesbangpol di bawah koordinasi pusat

Jumat, 2 Maret 2012 11:30 Reporter :

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi segera menetapkan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di bawah wewenang pemerintahan pusat dengan melakukan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam revisi UU 32/2004, Kesbangpol menjadi bagian dari pusat. Jadi Kesbangpol tidak lagi menjadi perangkat provinsi," ungkap Gamawan kepada wartawan di Hotel Peninsula, Jakarta (2/3).

Dalam revisi UU 32/2004, Gamawan memberikan dua opsi bagi tugas Kesbangpol; pertama Kesbangpol menjadi perangkat pusat namun tetap di bawah wewenang gubernur. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara daerah dengan pusat.

"Semacam dekonsentrasi daerah dengan pusat, Supaya menjadi sistem nasional. Karena selama ini kita lemah pengendalian, Informasi sistem kurang maksimal," ungkap Gamawan.

Opsi kedua, Kesbangpol sebagai perangkat pusat, menjadi pengawasan kinerja pemerintah daerah. " Kalau dulu di bawah gubernur, bagaimana jika yang melakukan pelanggaran kepala daerah? tentu hasil pengawasan tidak sesuai. Berbeda jika dia perangkat pusat," lanjutnya.

Gamawan menegaskan, meskipun terjadi perubahan status, tetapi tugas utama Kesbangpol tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjalankan tugas pemerintahan umum. "Ketentraman, ketertiban, dan mempertahankan ideologi bangsa," tegas Gamawan. [bal]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.