Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Tak pantas bupati Tolitoli dan wakilnya berkelahi di depan umum

Mendagri: Tak pantas bupati Tolitoli dan wakilnya berkelahi di depan umum Bupati dan Wabup Tolitoli. ©http://humasprotokolkabupatentolitoli.blogspot.co.id

Merdeka.com - Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan dan Wakilnya, Abdul Rahman H Buding terlibat pertengkaran. Dari video yang beredar, keduanya adu mulut saat pelantikan pejabat fungsional dan struktural berlangsung di gedung wanita Tolitoli.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. "Urusan Toli-toli kami minta kepada gubernur dulu masalahnya apa sampai berkelahi di tempat umum," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Tjahjo mengaku belum mengetahui akar persoalan yang memicu pertengkaran keduanya. Terlepas dari apapun persoalannya, sangat tidak etis kepala daerah adu mulut di ruang terbuka.

"Tidak pantas sebagai seorang pemimpin di daerah. Sebagai panutan di daerah harusnya memberikan contoh," ujar Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menambahkan, tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang bertengkar di ruang publik. Akan tetapi, jika pertengkaran itu masuk ke ranah hukum maka akan diproses sesui prosedur yang berlaku.

"Di UU enggak ada, cuma fungsi pembinaan saja. Kecuali masalah hukum, ada proses atau tahapan," jelasnya.

Pertengkaran antara Bupati Tolitoli dan wakilnya ini ternyata sudah sampai ke telinga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Tjahjo, JK memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami juga dapat arahan dari Pak wapres untuk diselesaikan," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, pertengkaran ini terjadi lantaran Abdul Rahman H Buding tidak diundang dalam pelantikan pejabat fungsional dan struktural. Abdul Rahman mengamuk di lokasi kejadian dan meminta pelantikan dibatalkan.

Dalam video yang sudah viral di mesia sosial itu, wakil bupati terlihat menendang kursi yang diduduki bupati di atas panggung.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif

Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif

Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Hari Pertama Jadi Menteri, AHY Ikut Jokowi Blusukan ke Sulawesi Utara

Hari Pertama Jadi Menteri, AHY Ikut Jokowi Blusukan ke Sulawesi Utara

Perjalanan dinas itu dilakukan dalam rangka menemani Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya