Mendagri Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah soal Izin Usaha di Daerah

Kamis, 12 November 2020 17:35 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Mendagri Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah soal Izin Usaha di Daerah Mendagri Tito Karnavian. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sosialisasi dan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah perihal penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dalam pertemuan tersebut Tito pun menjelaskan pertimbangan Presiden Joko Widodo sehingga disusunnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya yaitu membangun sumber daya manusia (SDA) yang produktif.

"Fokus beliau kepada dua hal satu fokus kepada pendidikan dengan menggenjot kualitas pendidikan agar kualitas pendidikan kita menjadi semakin baik untuk membentuk manusia Indonesia yang terdidik. Kedua, adalah harus sehat. Salah satu problema besar di negara kita adalah stunting maka peningkatan kesehatan menjadi prioritas di tingkat pusat dan tingkat daerah," kata Tito kepada para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi hingga Kab/Kota secara virtual, Kamis (12/11).

Kedua kata Tito yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang baik maka masyarakat dan pengusaha akan mendapatkan kemudahan. Dia menilai saat ini infrastruktur sudah dirasakan. Yaitu Konektivitas jalan raya hingga laut.

"Ini akan memudahkan mobilisasi, transportasi, dan komunikasi yang selain diperlukan oleh masyarakat juga diperlukan oleh pengusaha, baik dalam negeri maupun luar negeri," ungkap Tito.

Tito juga menjelaskan pentingnya perbaikan regulasi di tingkat pusat dan daerah dan juga reformasi birokrasi. Hal itu akan memudahkan investor tanah air dan luar negeri menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Ada sekian ribu peraturan kepala daerah dan peraturan daerah, maka timbul ide untuk menyederhanakan dalam rangka untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan Undang-Undang atau Omnibus Law," kata Tito.

Kemudian kata Tito yaitu melakukan reformasi birokrasi. Dengan hal tersebut kata Tito akan menyederhanakan birokrasi saat ini yang cenderung bertele-tele. Sehingga bisa mencontoh negara lain yang dapat menyelesaikan dengan hitung jam.

"Karena itulah swasta baik dalam negeri maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat, tanpa mengorbankan hal-hal yang dasar seperti lingkungan, dan sebagainya," ungkap Tito.

Baca Selanjutnya: Transformasi Ekonomi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini