Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat daerah baik Bupati maupun Wali Kota untuk lebih aktif dalam pelayanan KTP elektronik (e-KTP). Tjahjo bahkan meminta mereka untuk 'menjemput bola'.

"Tolong dong Bupati biar cepat door to door," ujar Tjahjo di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia juga mengklarifikasi pembatasan waktu perekaman e-KTP akhir September ini guna mengetahui berapa persentase atau jumlah penduduk yang terekam untuk e-KTP. Menurutnya, 'warning' seperti itu supaya masyarakat pro aktif dalam rekam data e-KTP.

Nantinya, dijelaskan Tjahjo, jika sudah tanggal 30 September pemerintah akan memperpanjang lagi masa pembuatan atau perekaman data penduduk pada e-KTP.

"Negara kita ini negara isu. Isu 30 September harus selesai baru pada gerak akhirnya apa ya begini membeludak. Kami juga mohon maaf atas kekurangan SDM kami karena Indonesia ini negara besar bukan seperti Singapura," lanjut dia.

Menteri asal PDIP itu juga melakukan terobosan baru agar proses pembuatan e-KTP bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan target, meski waktu yang tersisa tidak lebih dari satu bulan lagi. Terobosan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri atas permasalahan ini adalah mendistribusikan blanko ke setiap kabupaten atau kecamatan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing karena sebelumnya, Kemendagri mendistribusikan blanko ke setiap wilayah sama rata.

"Ada mekanisme pembagian blanko agar tidak terjadi penimbunan blanko. Pengalaman tahun 2015 distribusi blanko sekian dapat sekian terus dibagi lalu habis, daerah enggak fokus jadinya Dirjen ambilin blanko sisa lagi ke wilayah yang sisa blanko. Jadi sekarang daerah minta sesuai permintaan," tutur dia.

Seperti diketahui Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 20 juta lebih masyarakat Indonesia belum merekam data mereka di e-KTP. Padahal, pemerintah mencanangkan semua data penduduk Indonesia sudah terekam secara online melalui e-KTP.