Mendagri sebut tak mungkin semua Pjs Gubernur dari Eselon 1 Kemendagri

Selasa, 13 Februari 2018 11:52 Reporter : Hari Ariyanti
Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan pihaknya tak bisa menetapkan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur di 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak pada Juni nanti berasal dari pejabat eselon 1 Kemendagri. Alasannya karena banyaknya tugas para pejabat.

Hal ini disampaikan Tjahjo usai melantik Pjs Gubernur Lampung di Kantor Kemendagri, Selasa (13/2). "Tidak mungkin 17 provinsi ini dijabat oleh seluruh pejabat eselon 1. Karena kalau semua ya habis," ujarnya.

Politisi PDIP ini mengatakan pejabat eselon 1 juga banyak tugas setiap harinya. Mereka juga harus mewakili Mendagri menghadiri undangan dari berbagai daerah.

"Setiap hari itu banyak tugas-tugas dilaksanakan oleh teman-teman eselon 1. Sehari bisa enam sampai tujuh undangan yang Kemendagri harus hadir. Itu di Jakarta maupun di luar daerah. Kan enggak mungkin saya semua yang hadir. Paling tidak maksimum tiga sampai empat orang dan yang lain kita bagi teman-teman eselon," paparnya.

Bahkan ada gubernur yang mengusulkan agar Pjs Bupati atau Wali Kota diusulkan langsung Mendagri. Tetapi Mendagri mengusulkan agar pejabat eselon 2 atau setingkat Sekda yang ditunjuk jadi Pjs Bupati atau Wali Kota.

"Kami juga ingin memberikan kesempatan pada teman-teman di eselon 2 maupun Sekda provinsi agar punya pengalaman. Tetapi dengan pertimbangan banyak gubernur yang menolak akhirnya rencana itu dibatalkan," kata Tjahjo.

Untuk Pjs Gubernur Lampung, Mendagri menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno. Ia meminta Didik segera melakukan konsolidasi di jajaran Pemprov Lampung khususnya untuk persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.

"Segera berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah di Lampung. Khususnya Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisasi Pilkada serentak di Lampung," kata Tjahjo.

Pjs Gubernur juga diminta melakukan antisipasi politik uang dan politisasi SARA. "Kedua ini adalah racun yang harus kita tumpas. Itu bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang bermartabat. Berkaitan dengan itu harus kita lawan bersama," tegas Tjahjo. [eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini