Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara tentang pro dan kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan nama-nama peserta Pilkada 2018 yang terjerat kasus korupsi. Menurut Tjahjo, masing-masing lembaga termasuk KPK memiliki prosedurnya sendiri-sendiri.

"Masing-masing instansi atau lembaga ada protapnya sendiri. Kepolisian dan Kejaksaan memang ada kebijakan (menunda proses hukum) sampai Pilkada selesai. Tetapi KPK tidak. Saya kira ya enggak bisa dipaksa," ujar Tjahjo usai membuka acara Konsolidasi Pelaksanaan dan Penanaman Modal Nasional di Sleman, Selasa (13/3).

Politikus asal PDIP ini menjabarkan masing-masing instansi memiliki kewenangannya masing-masing. Instansi lain, kata Tjahjo tak berhak mengintervensi instansi yang lainnya.

"Saya kira tak bisa mengintervensi lembaga lain. Seperti saya punya SOP sendiri. Lembaga lain juga punya SOP sendiri. Kan sulit," ucap Tjahjo.

Tjahjo menjabarkan meskipun ada imbauan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang meminta agar KPK menunda pengumuman nama tersebut tetapi kewenangan tetap ada di KPK. Itu, kata Tjahjo, hanya himbauan sifatnya.

Tjahjo menambahkan bahwa pihaknya menekankan agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 musti bebas dari praktik-praktik yang bisa menciderainya. Pilkada Serentak 2018, lanjut Tjahjo harus bisa menjadi pesta demokrasi yang bermartabat.

"Kita harus hilangkan politik uang. Hilangkan kampanye yang berujar kebencian. Kita adu konsep. Adu gagasan," tegas Tjahjo.