Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri persilakan PNS, TNI dan Polri ikut aksi doa 2 Desember

Mendagri persilakan PNS, TNI dan Polri ikut aksi doa 2 Desember PNS DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan jika pegawai negeri sipil (PNS) ikut serta dalam aksi bela Islam 3 yang rencananya digelar pada 2 Desember di Lapangan Monas. Tjahjo beralasan, aksi tersebut bukan unjuk rasa melainkan doa bersama untuk bangsa.

"Tidak ada masalah, silakan mau PNS, mau prajurit TNI ataupun kepolisian membaurlah. Ini kan agendanya doa bersama untuk bangsa dan negara," kata Tjahjo usai menghadiri HUT Korpri ke-45 di Lapangan Monas, Selasa (29/11).

Tidak hanya PNS dan TNI/Polri, Tjahjo juga mempersilakan semua warga ikut dalam doa bersama. Sebab, doa bersama ini bukan hanya milik kelompok agama tertentu. Aksi yang digelar hari Jumat ini akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB dan ditutup salat jumat berjamaah.

"Saya kira kan cuma sebentar dari pagi sampai siang, jadi boleh-boleh saja. Silakan semuanya boleh ikut," ujarnya.

Meski demikian, Tjahjo menilai lebih baik jika aksi doa bersama ini cukup diadakan di daerah masing-masing saja. Tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Menurutnya, dimana pun tempatnya berdoa sama saja ditujukan kepada Tuhan.

"Lebih baik diadakan di daerah daripada buang-buang uang ke Jakarta. Belum lagi kan khawatir ada apa-apa di jalan," jelasnya.

Mantan Sekjen PDIP ini mengaku sudah mengimbau semua Kepala Daerah untuk menggelar acara doa bersama di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia bisa tetap kokoh dan terjaga dari segala malapetaka dan perpecahan. Dia juga tidak akan mempersoalkan jika ada kepala daerah yang memfasilitasi warga untuk berunjuk rasa ke Jakarta.

"Kemarin sudah saya kumpulkan semua Gubernur se-Indonesia. Saya imbau untuk mari kita berdoa bersama seluruh umat beragama bisa sama-sama berdoa bersama. Enggak ada sanksi untuk kepala daerah yang memfasilitasi demonstran, boleh saja," ungkapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika &  Riak-riak Kecil

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika & Riak-riak Kecil

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmi Naikan Gaji TNI-Polri, Berikut Besarannya

Jokowi Resmi Naikan Gaji TNI-Polri, Berikut Besarannya

Kenaikan gaji itu sebagaimana pengesahan PP RI Nomor 7 Tahun 2024 dan PP Nomor 6 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya