Mendagri pastikan data e-KTP tak bisa diretas
Merdeka.com - Menjelang Pemilu 2019, muncul kekhawatiran data KTP elektronik (e-KTP) digunakan oleh orang tak bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan server data e-KTP tak bisa disusupi dan digunakan sembarang orang.
Sebab, pihaknya bakal mudah melihat siapa yang mencoba mengakses ke server data kependudukan. "Soal orang memalsukan bisa saja, bikin KTP palsu bisa tetapi untuk meretas data enggak akan bisa, karena walaupun misalnya Bareskrim hari ini mengakses 10 ribu orang misalnya mengecek itu jamnya, siapa yang mengakses untuk keperluan apa clear dijamin," kata Tjahjo dalam diskusi latihan simulasi insiden siber di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).
Sedangkan untuk kasus pemalsuan, Tjahjo mengakui sulit selama manusianya tidak berubah. "Kembali manusianya kalau manusia kita tahan sogokan semua saya kira tidak bisa sulit," ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah bekerjasama sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tjahjo mengatakan, bersama Kepala BSSN Djoko Setiadi telah merancang penguatan dari potensi serangan siber dalam tahapan Pemilu 2019. Dari BSSN sendiri menurutnya telah menyiapkan aplikasi untuk mencegah serangan siber.
"Kami sudah diskusi instens dengan pak Djoko BSSN bagaimana untuk merancang dari sisi SDA yang begitu luas sekali negara kita, untuk mempersiapkan SDM ya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder kita ya KPU ya ya Pemda, Parpol untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan itu tadi," jelasnya.
"Serangan siber bisa dari mana-mana tapi Lemsagneg punya alat yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 46 nggak pernah bocor itu. Saya kita Kesiapan sidah ada saya kita nanti menata SDM," sambungnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPerkuat IKM, Pemkab Paser Sosialisasi dan Pengisian Data SIINas
SIINas merupakan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan
Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaPSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan
Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca Selengkapnya