Mendagri: Parpol yang belum islah, itu urusannya parpol
Merdeka.com - Pemilu Kepala Daerah akan segera dilaksanakan pada bulan Desember 2015 mendatang. Dua kubu di Partai Golkar sudah mencapai kata sepakat untuk pencalonan namun di PPP kubu Romi enggan melibatkan kubu Djan Faridz. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan enggan mengomentari soal konflik partai.
"Saya no comment untuk masalah tersebut," ujarnya setelah melakukan pelantikan di sejumlah pejabat di kantor BNPP, Jakarta Selatan, Senin (27/7).
Menurut Tjahjo, dirinya yakin partai yang sedang berkonflik itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. "Semua masalah tersebut adalah urusan parpolnya. Soal parpol yang belum islah, yakni masih ada satu parpol, itu urusannya parpol," tegasnya.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, komitmen Bawaslu, Kapolri, MK telah siap untuk melaksanakan pergelaran yang akan dilaksanakan pada Desember nanti. "Anggaran daerah, ini sudah berjalan degan baik," ungkapnya.
Seperti diketahui, Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) masih memiliki dualisme kepengurusan. Dua kubu ini di partai ini masih saling mengklaim yang berhak melakukan dan memilih calon kepala daerah untuk daftarkan ke KPU guna mengikuti Pilkada serentak.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2015 :
1. Pendaftaran pasangan calon : 26-28 Juli 2015
2. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon : 26 Juni-1 Agustus 2015
3. Penelitian syarat pencalonan : 28 Juni-3 Agustus 2015
4. Penetapan pasangan calon : 24 Agustus 2015
5. Pemungutan suara serentak : 9 Desember 2015.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaSecara konfigurasi, parpol-parpol lama masih menguasai peringkat 10 besar elektabilitas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaTKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, menjadi pimpinan parpol di Indonesia sangat berat jika tidak berkuasa.
Baca Selengkapnya