Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang paling tepat untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut dia, pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang akhirnya menunjuk MA.

"MA adalah lembaga yang tepat karena tersedia SDM, kelembagaan di tiap provinsi, dan sudah terbiasa membuat putusan," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (13/1).

Tjahjo menerangkan alasan pengalihan sengketa ke MA lantaran MK dinilai tidak mendapat amanah dari UUD 1945 untuk menangani pilkada. Hal ini juga dimaksudkan agar MK fokus menjalankan tugas yang diamanahkan konstitusi yaitu pengujian Undang-undang (UU), sengketa kewenangan lembaga negara, dan pembubaran partai politik.

Di samping itu, Tjahjo mengatakan MA merupakan satu-satunya lembaga yang siap dengan rancangan pilkada serentak. Ini lantaran MA memiliki kepanjangan tangan yaitu Pengadilan Tinggi (PT) yang tersebar di beberapa daerah yang dapat mempercepat dan mempermudah penanganan pilkada.

"Kami percaya bahwa MA akan mampu menjadi lembaga penyelesaian sengketa pilkada secara baik, adil, dan memberikan kepastian hukum," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo menegaskan MA tidak dapat menolak tugas jika Perppu nantinya diterima oleh DPR untuk diundangkan. Jika MA meminta ada lembaga lain, jalan keluarnya adalah merevisi UU pilkada.

"Bila Perppu diterima DPR maka MA adalah lembaga yang ditugasi oleh negara untuk menyelesaikan sengketa pilkada dan ini tidak boleh ditolak," ungkap dia.