Mendagri Minta Kepala Daerah Terpilih Ingat 5 Prioritas Pembangunan Tahunan

Selasa, 8 Juni 2021 18:52 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Mendagri Minta Kepala Daerah Terpilih Ingat 5 Prioritas Pembangunan Tahunan Mendagri Tito Karnavian. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada pasangan bupati maupun wali kota hasil Pilkada Serentak 2020 untuk mengingat 5 prioritas pembangunan Tahun 2019-2024. Prioritas tersebut meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, serta mentransformasi ekonomi. Kelima program prioritas itu merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo.

“Bapak Presiden sudah menerjemahkan ke dalam RPJMN mengenai lima prioritas ini dan ini menjadi pegangan bagi semua daerah ketika akan membuat perencanaan baik di tingkat menengah RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” katanya dikutip dalam keterangan pers, Selasa (8/6).

Dia mengatakan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mengacu pada 5 program prioritas tersebut. Misalnya di bidang pengembangan SDM, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebanyak 10 persen. Selain itu, penting pula membuat program terkait penanganan stunting.

“Melakukan pendataan ibu-ibu hamil, berikan makanan tambahan baik ibu-ibu hamil maupun anak-anak yang baru dua tahun masa awal (setelah) kelahiran karena mempengaruhi tubuhnya nanti,” katanya.

Program priotas lainnya di bidang infrastruktur. Pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat mensinergikan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Bentuk sinergi itu dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung di sekitarnya.

“Kalau dari pusat membangun bendungan misalnya, maka buat jalan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan bendungan itu, jalannya, irigasinya, dan lain-lain,” bebernya.

Dia juga meminta dalam melakukan pembangunan terutama menyediakan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan APBN maupun APBD.

Langkah ini membutuhkan peran swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi. Sayangnya, upaya ini sering terhambat oleh regulasi yang membuat alur birokrasi panjang. Sehingga, ini kerap membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia termasuk daerah.

Presiden Jokowi, kata Tito, juga telah melakukan upaya penyederhanaan regulasi tersebut dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. Hal ini perlu didukung oleh pemerintah daerah dengan mendata regulasi yang menghambat investasi.

“Daerah juga sama, kita harapkan mulai menyisir regulasi yang kira-kira akan menghambat membuat investor tidak jelas, tidak ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Sementara itu dalam memangkas alur birokrasi pelayanan publik termasuk perizinan, pemerintah melakukan upaya penyederhanaan melalui reformasi birokrasi.

Tito juga mengimbau proses tersebut harus disikapi oleh kepala daerah dengan menyusun penyederhanaan birokrasi di daerahnya masing-masing. Terakhir terkait dengan transformasi ekonomi, pemerintah daerah diminta tak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi membangun sektor industri manufaktur, maupun jasa modern berbasis teknologi informasi.

"Bila hanya mengandalkan sumber daya alam akan kesulitan untuk menjadi negara maju. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu menyikapi transformasi tersebut," ungkapnya. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini