Mendagri minta 40 anggota DPRD Kota Malang baru paham area rawan korupsi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada 40 anggota DPRD Kota Malang yang dilantik bersama Pemkot setempat bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Mendagri juga meminta DPRD Kota Malang baru itu memahami area rawan korupsi.
"Kemendagri atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi kepada Pemda Jatim, khususnya Pak Gubernur (Soekarwo) yang dengan cepat melakukan beberapa langkah-langkah," kata Mendagri Tjahjo usai pengambilan sumpah janji pengganti antar waktu DPRD Kota Malang di Gedung DPRD setempat, Senin (10/9).
Pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang terlaksana atas konsolidasi dengan partai politik, KPU, Bawaslu dan Forkopimda setempat. Setelah dilantik, Mendagri meminta segera berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk membahas anggaran 2019 yang harus diselesaikan bersama pada 15 September 2018. Diingatkan pula mengenai penyusunan perda, fungsi pengawasan hingga fungsi menggerakkan dan mengorganisir masyarakat.
Mendagri Tjahjo Kumolo saat pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Malang ©2018 Merdeka.com
Kehadiran bersama Direktur Otonomi Daerah Kemendagri dalam pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang semata-mata untuk memastikan semuanya berjalan baik. Arahan yang telah Gubernur Soekarwo hendaknya dilaksanakan agar roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
"Kedua, pahami area rawan korupsi, baik yang menyangkut perencanaan anggaran. Menyangkut dana hibah bansos, menyangkut retribusi dan pajak, dan menyangkut pengadaan barang dan jasa," pesan Tjahjo.
Semua itu harus dipahami karena keberadaan anggota dewan sejajar dengan Pemerintah Daerah. Masing-masing pihak harus terus berkomunikasi untuk saling mengisi, mengawasi, mengoreksi dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
3 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penggelapan Ratusan Ranmor di Sidoarjo, Selain Kopda AS Ada Mayor
Markas Gudbalkir Pusziad di Buduran dijadikan sebagai lokasi penampungan kendaraan curian di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kegiatan Ganjar Besok: Lari Pagi, Mencoblos Lalu Terbang ke Jakarta Bertemu Megawati
Pertemuan itu rencananya bakal dilaksanakan siang hari di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah
Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaSering Kunker ke Daerah, Moeldoko Bantah Jokowi 'Turun Gunung' Demi Kepentingan Pemilu
Moeldoko menyatakan, tidak pernah Jokowi kunker ke daerah untuk kepentingan pemilu 2024
Baca Selengkapnya