Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri kekurangan sedikitnya 8 juta keping blanko e-KTP. Kekurangan ini disebabkan proses pencetakan blanko tersebut dilakukan di luar negeri.

"Sekarang ini kita kekurangan 8 juta keping e-KTP," ungkap Tjahjo di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10).

Akibat kurangnya blanko e-KTP ini, tentu akan berimbas pada penyediaan blanko bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, Tjahjo memastikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan blanko e-KTP sesuai dengan kebutuhan.

"Jadi tidak bisa dikebut seperti ada di dalam negeri," ujar dia.

Dia menambahkan, hingga saat ini, ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Angka ini menurun dari sebelumnya yaitu 22 juta penduduk.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun depan yang sisa masih 9 juta ini bisa tercapai," kata Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini menuturkan, penting kiranya warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP agar segera melakukannya. Pasalnya, e-KTP sangat dibutuhkan untuk menggunakan hak suara dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.

"Yang usia dewasa untuk persiapan Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019, yang undang-undangnya mensyaratkan punya e-KTP," kata dia.

Tjahjo mengatakan, pemerintah sudah jauh hari mengimbau agar warga berperan aktif menjemput perekaman data e-KTP. Namun jika pada saatnya warga mengalami kesulitan mengurus administrasi atau sejenisnya karena tidak memiliki e-KTP maka pemerintah tidak harus disalahkan.

"Kalau tidak jangan salahkan kami," tandasnya.