Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melayangkan Surat Edaran No 356/4995/SJ untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia berisi larangan mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Surat tersebut diteken Tito pada Selasa(14/9).

"Surat edaran tersebut diteken bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib, efektif, transparan di atas kepatuhan terhadap perundang-undangan," kata Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga kepada merdeka.com, Kamis(16/9).

Dia menjelaskan dalam surat edaran tersebut, pejabat pemerintahan yg berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, utamanya apabila dilatarbelakangi. Pertama adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis, kedua hubungan dengan kerabat dan keluarga. Ketiga hubungan dengan wakil pihak yang terlibat. Keempat hubungan dengan pihak yang bekerja dan lima mendapat gaji dari pihak yang terlibat.

"Artinya, Surat Edaran Mendagri ini, sifatnya mengingatkan sekaligus mendorong agar para pejabat dan Kepala Daerah, khususnya yang baru menjabat sebagai hasil Pilkada 2020 lalu, benar-benar melaksanakan arahan Mendagri ini," bebernya.

Sebab itu kata dia SE tersebut harus dilihat dalam konteks pelaksanaan fungsi. Dia menjelaskan Tito selaku kordinator pembina dan pengawas (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam UU 23/2014. Selanjutnya dia juga menjelaskan SE tersebut juga ditembuskan ke berbagai instansi pengawas seperti Inspektorat Daerah, BPKP serta ke instansi penegak hukum seperti Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung itu.

"Ditekankan juga secara jelas, agar Kepala Daerah dan para pejabat pemerintahan daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan/atau tindak pidana korupsi dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan," tegasnya.