Mendagri ikut merasa bersalah saat Bupati Klaten ditangkap KPK
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa bersalah dengan tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap mutasi jabatan. Tjahjo mengaku sedih dan merasa bersalah karena sepanjang 2016 banyak sekali kepala daerah tertangkap tangan KPK.
"Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemberitahuan dari KPK, Kejaksaan atau kepolisian, saya merasa sedih prihatin dan ikut merasa bersalah. Apapun kepala daerah dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (30/12).
Tjahjo terus mengingatkan setiap pejabat baik di pusat maupun daerah untuk memahami area rawan korupsi yang pasti mendapatkan pantauan dari masyarakat dan penegak hukum. Namun, diakuinya, banyak pejabat yang nekat berbuat di luar ketentuan dan koridor.
"Ini yang selalu saya ingatkan termasuk peringatan buat diri saya sendiri. Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin azas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hukum tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai SOP penegak hukum," ujarnya.
Selain mengamankan Bupati Klaten, Sri Hartini terkait kasus suap mutasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan dua pejabat Dinas Pendidikan setempat. Menurut ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho, dua pejabat tersebut ikut dibawa dalam mobil KPK bersama Bupati Sri Hartini.
"Tadi dalam mobil KPK juga ikut diamankan 2 pejabat Dinas Pendidikan, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirno dan Kabid Dikdas Bambang Teguh," ujar Tri Nugroho.
Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan juga ikut diamankan Kabid Mutasi BKD, Slamet dan satu pejabat lainnya yang belum diketahui namanya. Uang senilai Rp 2 miliar diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, pada Jumat (30/12) pagi, ruang kerja Bupati Sri di gedung Pemkab Klaten Jalan Pemuda Selatan, disegel KPK. Tak hanya ruang dinas bupati, ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sartiyasno juga ikut disegel.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah
Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPunya Peluang Bagus, Begini Kesiapan Bupati Kendal Maju Pilkada Jateng 2024
Guna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaDKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya