Mendagri Desak Kepala Daerah Segera Berikan Vaksin ke Masyarakat, Jangan Disimpan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah tidak menyimpan vaksin Covid-19. Pemberian vaksin dari Kementerian Kesehatan harus segera diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian vaksin berdasarkan skala prioritas. Misalnya ditujukan bagi tenaga kesehatan, lansia, garda depan seperti TNI-Polri serta wilayah zona merah.
"Nah hal lain mengenai vaksin ini jangan distok jangan disimpan. Ada 18-19 juta yang tersebar di daerah, itu masih disimpan sebagai cadangan untuk suntikan kedua," kata Tito usai melakukan rapat koordinasi di Balai Kota Depok, Jumat (23/7).
Ditegaskan dia bahwa sesuai instruksi Presiden bahwa vaksin yang ada sebanyak 18-19 juta itu harus segera diberikan pada masyarakat. Dan pada Agustus ini kemungkinan akan ada pasokan vaksin lagi. Sehingga vaksin yang ada saat ini harus segera diberikan.
"Bapak presiden sudah sampaikan yang 18-19 juta itu segera suntikan kepada masyarakat. Dan Agustus ini Insya Allah kita mendapat pasokan termasuk untuk vaksin kedua. Jadi masalah suplai yang harus impor yang kedua adalah vaksin jangan sampai disimpan distok. Percepatan vaksin, saya kira semua daerah antusias, dan siap melakukan percepatan apalagi didukung TNI-Polri," tukasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian besar daerah-daerah meminta ada suplai vaksin yang cukup. Namun yang harus dipahami bahwa Indonesia bukan produsen vaksin. Tito berharap vaksin Merah Putih bisa segera diproduksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jumlahnya sangat dinamis, semua seluruh negara berebut. Bapak Menkes membagikannya sesuai dengan skala prioritas, misalnya tenaga kesehatan, lansia, front liner seperti TNI-Polri, dan zona merah penularan," ungkapnya.
Di tempat yang sama Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, vaksin yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan saat ini sudah habis. Pihaknya pun merasa terbantu dengan adanya program Serbu Vaksin dari TNI-Polri.
"Tadi arahan Pak Menteri terkait vaksin, segera minta ke Kementerian karena pusat sudah sepakat aglomerasi ini menjadi atensi utama dan prioritas untuk penanganan masalah ini," katanya.
Hingga saat ini baru 17 persen warga Depok yang divaksin dari total sasaran 1,6 juta. Semula, targetnya selesai pada Agustus. Hanya saja karena keterbatasan jumlah vaksin maka menjadi terkendala.
"Kita mau lakukan vaksin keliling. Tapi kalau vaksinnya enggak ada kita gimana keliling. itu yang kita minta kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi dan membantu ke Kemenkes," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaPesan Mendagri ke Kepala Daerah: Optimalkan Peran Relawan Agar Masyarakat Aman dari Bahaya Kebakaran
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian Resmi Serahkan Jabatan Menko Polhukam ke Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menko Polhukam setelah dilantik Presiden Jokowi, hari ini Rabu (21/2)
Baca SelengkapnyaCovid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaKemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaKemenkes Sebut 94 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Mayoritas karena Penyakit Jantung
Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa ada 13.675 petugas pemilu yang tengah dirawat.
Baca Selengkapnya