Mendagri bantah Fadli Zon, tegaskan proyek e-KTP bermasalah
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait e-KTP yang dinilai tidak ada masalah. Fadli Zon sebelumnya melakukan sidak ke kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan terkait pelaksanaan program e-KTP.
"Ya silakan, itu hak DPR memberikan pengawasan. Tapi kalau memang pimpinan DPR mengatakan tidak ada masalah, kenapa KPK sampai melakukan berbagai penggeledahan, menetapkan orang-orang kami sebagai tersangka, berarti kan ada masalah. Iya dong, fair dong," jelas Tjahjo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).
Tjahjo mengaku tidak sependapat dengan Fadli Zon apabila mengatakan bahwa proyek e-KTP tidak bermasalah. "Kalau dikatakan tidak ada masalah, kata orang Dukcapil sendiri, wong KPK menyidik kok, berarti kan ada masalah, mari kita tunggu saja lah, yang penting masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan e-KTP," ucap Tjahjo.
Namun, Tjahjo sendiri mengaku terbantu dengan sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Selasa lalu. Pihaknya, lanjut Tjahjo, akan menerima setiap masukan dari
"Kalau Pak Fadli Zon mau sidak, itu hak beliau dalam fungsi pengawasan, kami senang, kami terima kasih mendapatkan saran kritik. Saran dari DPR kami dengar, bahwa e-KTP harus jalan oke harus jalan, kami akan perbaiki sistem agar aman. Soal ada indikasi berbagai hal-hal tadi, mulai remote mulai indikasi yang lain, biarlah KPK yang menyelesaikan," jelas Tjahjo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaKalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaGubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK
Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya