Mendagri: ASN dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik Karena Masih Pandemi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran. Dia menilai mudik dapat memperluas sebaran Covid-19.
Tito mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat berdasarkan berbagai pertimbangan, utamanya masih dalam situasi pandemi. Lalu lintas orang dikhawatirkan dapat menambah kasus dan sebarannya.
"Karena masih pandemi, ASN dan pegawai BUMN dilarang mudik," ungkap Tito di Palembang, Rabu (31/3).
Tito juga mengajak untuk turut mensukseskan program vaksinasi Covid-19 yang digelar pemerintah hingga Desember 2022 dengar target dua pertiga total penduduk Indonesia. ASN dan BUMN dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya agar bersedia divaksin dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona.
"Health imunity baru terbentuk setelah dua pertiga penduduk divaksin. Karena itu ditarget rampung pada 2022," kata dia.
Meski sudah divaksinasi, bukan berarti protokol kesehatan ditinggalkan. Justru kebiasaan itu menjadi kebutuhan dan kembali didisiplinkan.
"Meski sudah divaksin risiko tertular masih tetap ada, tapi bisa diatasi dengan penguatan antibodi agar tidak bergejala berat," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMendoakan Indonesia agar mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi rakyatnya.
Baca SelengkapnyaAri membantah Mensos Risma tidak ikut mendampingi karena merupakan kader PDIP.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya