Merdeka.com - Kemelut itu sudah terjadi sejak 1990-an. Suasana tegang selalu menghinggapi warga Kelurahan Sari Rejo, Polonia, Medan. Mereka selalu dihantui persoalan sengketa lahan seolah tak pernah usai. Semakin repot lantaran seteru mereka adalah militer yang punya senjata.

Warga sudah berulang kali berunjuk rasa menuntut penerbitan sertifikat lahan seluas 260 hektare itu, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) No 229 K/Pdt/1991 pada 18 Mei 1995. Atas dasar putusan itu, warga mengklaim lahan Sari Rejo milik mereka. Sedangkan pihak TNI AU menolak klaim itu. Mereka bahkan mendaftarkan lahan itu sebagai aset negara pada 1997.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Pahala Napitupulu, sudah menuntut Pemkot Medan memberi kemudahan kepada warga dalam mengurus sertifikat dan proses administrasi lainnya. Sebab mereka meyakini kawasan Sari Rejo bukanlah aset TNI AU. Lahan seluas 260 hektare itu sudah menjadi pemukiman masyarakat sejak 1949, jauh sebelum Pangkalan TNI AU berdiri. Kenyataan itu mendasari putusan MA yang memenangkan masyarakat dalam sengketa itu. Warga juga mengaku heran jika alasan TNI AU menghalangi warga memiliki sertifikat. Dugaan motif bisnis di balik sengketa itu pun menguat.

"Jika diperhatikan faktanya, pihak Lanud justru tidak keberatan dengan penerbitan sertifikat dan IMB Perumahan CBD, Perumahan City View, yang ada sangat dekat dengan Lanud," kata Pahala ketika itu.

Berulang kali berunjuk rasa, sertifikat warga tetap belum bisa diterbitkan. Teranyar, personel TNI AU memasang spanduk di salah satu tapak lahan yang ada sudut di Jalan Pipa I dan Jalan SMA 2. Spanduk itu menyatakan di sana akan didirikan rusunawa bagi bagi Kosekhanudnas III dan Wing III Paskhas. Mereka menyatakan lahan itu sebagai asetnya.

Emosi warga meletup Senin (15/8) lalu. Mereka tak terima saat pihak TNI AU melakukan pengukuran dan pemasangan patok di lahan telah dimenangkan warga. Dalam aksi itu, warga merangsek dan kembali memblokir jalan.

Sempat terjadi aksi saling dorong, dan meningkat menjadi pelemparan. Saat itu anggota TNI AU bereaksi beringas dan mengejar warga. Siapa saja yang berada di depan mata mereka dihajar. Sejumlah kendaraan dirusak dan dibawa. Anak kecil hendak memangkas rambut tak luput dari perlakuan kasar mereka. Warga juga dipukuli, sebelum dihentikan kaum ibu.

Dua awak media sedang melakukan peliputan, Andri Syafrin Purba dari MNC TV dan Array A Argus dari Tribun Medan, juga tak luput menjadi korban keberingasan anggota TNI AU. Perlengkapan mereka diambil paksa. Seperti kamera, kartu pers, dompet, dan lainnya. Mereka tak bisa berbuat apa-apa lantaran massa berbaju loreng itu menang jumlah dan sedang kalap.

Bahkan, lima warga mengalami luka tembak saat kericuhan itu. Belum jelas peluru apa yang digunakan menembak kelima warga. Namun, korban mengalami luka bundar sebesar kira-kira seukuran lubang sedotan kecil.

Lima korban tembak yaitu Fadli (22), warga Teratai Gang Ikhlas, mengalami luka tembak di tangan kanan; Wahyu (19), luka tembak tangan kiri; Ahmad (22), luka tembak leher kiri; Raja (26), warga Karang Sari Golf, luka tembak di pinggang kanan; dan Gunawan (22), alamat Jalan Antariksa, luka tembak betis kanan.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Soewondo, Mayor Jhoni Tarigan, buru-buru meminta maaf atas pemukulan terhadap awak media.

"Kami minta maaf, kami juga tawarkan pengecekan supaya jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan pada fisik beliau. Kita tetap berupaya bertanggung jawab dan beriktikad baik," katanya.

Hanya saja, dia membantah ada pemukulan terhadap warga. Jhoni pun menyatakan kericuhan terjadi karena warga melanggar kesepakatan.

"Mereka justru mengganggu jalan setelah rekannya dilepaskan. Kita sampaikan untuk bubar mereka bersikeras. Antara masyarakat dengan yang mengadang jalan hampir bentrok. Kita bubarkan massa supaya jalan bisa digunakan masyarakat umum kembali," sebut Jhoni.