Menantang Anies tak cuma tutup Alexis

Rabu, 1 November 2017 06:47 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah, anisya
Menantang Anies tak cuma tutup Alexis Anies Baswedan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel dan Griya Pijat Alexis. Manajemen Alexis pun mengikuti keputusan dengan menghentikan operasional hotel.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mendukung keputusan tersebut. Namun, politikus PAN itu meminta Pemprov DKI Jakarta juga menutup tempat-tempat prostitusi yang berkedok hotel, tempat pijit maupun tempat karaoke.

"Iya dong masa hukum enggak sama. Misalnya diskotek yang menjual narkoba ya harus ditindak tegas. Bayangkan generasi muda kita kalau kena begitu bahaya sekali. Jadi saya mendukung keputusan gubernur," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

MUI menilai langkah tersebut sebagai bukti komitmen Anies untuk menjadikan Jakarta menjadi kota bebas dari praktik prostitusi. MUI berharap bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan bukan hanya gertak sambal.

"Jadi benar-benar dituangkan dalam surat keputusan Pemprov DKI Jakarta secara resmi sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (31/10).

Lebih dari itu, MUI meminta agar faktor pengawasan setelah penutupan juga harus dijaga. MUI berharap jangan sampai aparat keamanan tidak berdaya melakukan tindakan eksekusi dan penegakan hukumnya.

"MUI juga berharap bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk hotel Alexis saja, tetapi semua hotel dan tempat hiburan lainnya yang menawarkan bisnis prostitusi dan perdagangan orang juga harus ditutup," pintanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid berharap penutupan hotel Alexis bisa diikuti dengan tempat-tempat prostitusi lainnya baik formal maupun prostitusi informal.

"Banyak faktor yang menentukan efektivitas pencegahan kegiatan prostitusi, tapi tidak diperpanjangnya izin Alexis akan berpengaruh kepada prostitusi-prostitusi formal lainnya seperti Alexis," kata Sodik saat dihubungi, Selasa (31/10).

Selain menutup, kata Sodik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan penguatan UU dan Peraturan Daerah mengenai prostitusi di Jakarta. Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar meminimalisir penggunaan jasa prostitusi.

"Pembinaan dan penyuluhan agar masyarakat kurangi prostitusi oleh pemerintah dan oleh ulama atau tokoh," tukasnya.

Manajemen Alexis meminta agara masyarakat maupun media berhenti menghakimi. Selama ini, lanjutnya, pihak Alexis merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun menerima sanksi dari dinas terkait.

"Kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis karena belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kami. Langkah tersebut diambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan," kata Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita dalam keterangan di Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Lina, semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan. Stigma yang terbentuk terkait nama alexis diidentikan dengan tempat yang kurang baik. Untuk itu, lanjutnya, manajemen akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut.

"Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan tersebut tertuang dalam surat secarik surat Pemprov DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Surat dengan nomor 68661-1.858.8 yang diterbitkan Jumat (27/10) itu diteken langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Surat berisi penjelasan terkait permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) itu ditujukan untuk Direktur PT Grand Ancol Hotel.

Dalam surat itu disebutkan, permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 60U0HG dan permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU.

Penolakan perpanjangan izin itupun diamini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Karena itu kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya berjalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10). [did]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini