Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengaku telah telah berdialog dengan beberapa pimpinan serikat buruh untuk membahas sistem tenaga kerja outsourcing dengan cermat dan tidak membahayakan ekonomi nasional. Dalam pembahasan tersebut didapat tiga kesimpulan yang menjadi pertimbangan Kemenakertrans.

"Ada 3 item penting yang akan menjadi pertimbangan kita. Yang pertama semua pelaksanaan outsourcing harus mengacu sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Muhaimin di Kantor Kemenakertrans Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (3/10).

Dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang boleh di outsourcing-kan adalah pekerjaan tambahan, bukan pekerjaan inti. Untuk pekerjaan inti adalah antara pengusaha dan pekerja berhubungan secara langsung.

"Sedangkan pekerja inti merupakan pekerjaan yang harus dilakukan hubungan kerja langsung antara pengusaha dengan para pekerja," jelasnya.

Dia memaparkan bahwa hanya ada 5 pekerjaan yang bisa di outsorcing-kan menurut UU 13/2003. Kelima pekerjaan itu, adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, serta pekerjaan penunjang pertambangan.