Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menaker Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pengesahan UU PPRT

Menaker Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pengesahan UU PPRT Menaker Ida Fauziyah. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ia menargetkan UU PPRT dapat disahkan pada tahun ini.

Ida Fauziyah mengatakan, sejak mendapatkan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT pada April 2023, Kementerian Ketenagakerjaan langsung bergerak cepat membahas DIM tersebut.

"Sejak 5 April 2023, Kemnaker telah melakukan sejumlah pertemuan pembahasan. Mulai dari konsolidasi internal Kemnaker, serap aspirasi, hingga pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK). Alhamdulillah, DIM telah selesai dibahas dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan Badan Legislasi DPR RI," kata Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker

Ida Fauziyah mengatakan, pembahasan DIM RUU PPRT dinilainya berjalan dengan cepat dan lancar meskipun dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh K/L terkait yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan DIM RUU PPRT secepat mungkin, serta berbagai stakeholders ketenagakerjaan yang telah memberikan masukan dalam serap aspirasi.

Sejumlah stakeholders yang terlibat dalam serap aspirasinya adalah Jala PRT; Komnas Perempuan; Komnas HAM; Organisasi Masyarakat Sipil; LPK; LPPRT; KADIN; APINDO; SP/SB; Praktisi; Akademisi; Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan Kementerian/Lembaga.

Adapun K/L yang terlibat dalam pembahasan DIM RUU PPRT ini adalah Kemnaker, Kementerian Sekretariat Negara; Kantor Staf Presiden; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kepolisian RI; dan Kejaksaan Agung RI.

"Hal ini tidak lain adalah bentuk komitmen kita bersama untuk menghadirkan payung hukum guna memberikan pelindungan yang memadai kepada mereka yang bekerja sebagai PRT," katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, RUU PPRT disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja; mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT; menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian PRT; dan meningkatkan kesejahteraan PRT.

Sedangkan asas pelindungan yang termaktub dalam RUU PPRT adalah kekeluargaan; keadilan; kesejahteraan; kepastian hukum; dan penghormatan hak asasi manusia.

"Melalui proses-proses yang sudah dilalui dalam penyusunan, Kami yakin RUU ini sudah memenuhi meaningful participation, sehingga dapat menggambarkan realitas guna memberikan pelindungan kepada PRT," ujarnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
image Rekomendasi
50 Kata-Kata Motivasi untuk Anak yang Singkat tapi Menyentuh Hati

50 Kata-Kata Motivasi untuk Anak yang Singkat tapi Menyentuh Hati

Kumpulan kata-kata motivasi untuk anak yang bisa bangkitkan semangat si kecil.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Bikin Haru Driver Ojol Lulus Kuliah Sarjana, 'Ibu Bangga Sama Kamu’ Saat Wisuda Dikawal Teman Seperjuangan

Bikin Haru Driver Ojol Lulus Kuliah Sarjana, 'Ibu Bangga Sama Kamu’ Saat Wisuda Dikawal Teman Seperjuangan

Kedua sahabat tersebut merupakan driver ojol juga yang selalu bersama saat bekerja.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Tata Cara Sholat Taubat Lengkap dengan Doa dan Waktu Pengerjaannya yang Penting Diketaui

Tata Cara Sholat Taubat Lengkap dengan Doa dan Waktu Pengerjaannya yang Penting Diketaui

Tata cara dan doa sholat taubat lengkap dengan artinya.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Mantan Panglima TNI Sampai 2 Kali Sebut Jenderal Maruli Simanjuntak 'Kurang Ajar', Ada Apa?

Mantan Panglima TNI Sampai 2 Kali Sebut Jenderal Maruli Simanjuntak 'Kurang Ajar', Ada Apa?

Kasad Maruli Simanjuntak dua kali disebut kurang ajar oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat masih aktif di militer.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Makin Langsing & Glowing, Potret Nagita Slavina yang Kini Makin Getol Olahraga Selalu Curi Perhatian

Makin Langsing & Glowing, Potret Nagita Slavina yang Kini Makin Getol Olahraga Selalu Curi Perhatian

Tidak dapat dipungkiri bahwa Gigi sudah menjadi sorotan publik karena penampilannya yang semakin ramping.

Baca Selengkapnya icon-hand
Sepakat Lindungi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Asosiasi ALB Kadin Jalin Kerja Sama

Sepakat Lindungi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Asosiasi ALB Kadin Jalin Kerja Sama

Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di dalam rangkaian Rakernas Kadin.

Baca Selengkapnya icon-hand
Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Edukasi Guru hingga Pelaku UMKM di Blora

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Edukasi Guru hingga Pelaku UMKM di Blora

Kegiatan tersebut bagian dari upaya OJK dalam memberikanedukasi mengenai literasi keuangan.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPR Minta Kolaborasi KPK-Polri dalam Berantas Korupsi Tak Hanya Formalitas

DPR Minta Kolaborasi KPK-Polri dalam Berantas Korupsi Tak Hanya Formalitas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).

Baca Selengkapnya icon-hand
Kunjungi BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, Dimeriahkan Ratusan Pelaku Usaha Go Global

Kunjungi BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, Dimeriahkan Ratusan Pelaku Usaha Go Global

BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 akan diselenggarakan di JCC pada 7 hingga 10 Desember 2023.

Baca Selengkapnya icon-hand
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya icon-hand
Kwarda Kaltim Raih Tunggul Tergiat Ketiga Nasional di Munas Gerakan Pramuka 2023

Kwarda Kaltim Raih Tunggul Tergiat Ketiga Nasional di Munas Gerakan Pramuka 2023

Kwarda Kaltim ditetapkan sebagai salah satu Kwarda tergiat nasional periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya icon-hand
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand