Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menakar Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda

Menakar Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda Pembatas Kerajaan Sunda. Wikipedia ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat mencuat dalam dialog antara tokoh Sunda. Namun, realisasi ide besar ini masih memerlukan proses panjang dan tidak akan berjalan mudah karena ada potensi penolakan.

Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat dibahas dalam acara di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10) lalu.

Ada sejumlah tokoh yang hadir dalam dialog tersebut, di antaranya Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (mantan Rektor Universitas Padjajaran), Adji Esha Pangestu. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan anggota DPD RI Eni Sumarni pun tampak ikut untuk menyerap aspirasi.

Singkatnya, mereka membahas Sunda tidak hanya sebatas suku yang menempati wilayah Jawa Barat, tapi lebih dari itu. Dari perspektif sejarah, merujuk pada sejarah Sundaland yang memiliki daratan luas jutaan tahun lalu mencakup Semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa dan Sumatera.

Kata Sunda pun dikhawatirkan hilang. Padahal, istilah Sunda disematkan dalam bahasa ilmiah, contohnya seperti Panthera Tigris Sondaica untuk harimau yang diartikan menjadi Harimau Jawa. Pun demikian dengan Badak Jawa yang memiliki nama latin Rhinoceros Sondaicus.

"Kalau melihat narasi sindiran dari Ganjar Kurnia sebagai rektor Unpad, ingin ada monumen sebuah administrasi dalam bentuk nama provinsi. Kita sudah kehilangan banyak hal, Sunda besar, Sunda kecil, kebudayaan sudah tergerus," kata Ketua SC Kongres Sunda, Andri P Kantaprawira.

Dari sisi kebudayaan juga semangat kesundaan sudah dianggap tergerus, dan hal ini tidak baik untuk kemajuan kebudayaan. Ia mendasarkannya pada konsep pembangunan yang tidak maksimal. Dari sisi Indeks Pembangunan Kebudayaan, Jawa Barat berada di urutan 18 di bawah DKI Jakarta. Belum lagi soal kemiskinan, urusan pangan atau agraria yang arahnya tidak jelas.

Penggantian nama, menurut dia akan mempertegas identitas dan membangun semangat baru. Terlebih, ada aturan yang bisa ditempuh dan tertuang dalam Permendagri nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah.

Opsi Nama dan Kongres yang Terhalang Pandemi

Ada beberapa opsi yang dipilih untuk menggantikan nama Provinsi Jawa Barat. Yakni, Provinsi Sunda karena kata Sunda sudah dikenal dunia, secara ilmu pengetahuan untuk nama geologis dan geografis. Kedua, Provinsi Tatar Sunda dan terakhir Provinsi Pasundan.

Menurut dia, wacana ini bukan barang baru. Munculnya nama Provinsi Sunda mengemuka pada tahun 1956 dalam konteks politik ketatanegaraan. Setelah redup beberapa dekade, pada tahun 2009 wacana ini muncul kembali.

Para tokoh Sunda berencana untuk melakukan kongres secara resmi pada tahun 2020. Ada beberapa agenda kongres, yakni membangun jiwa (spirit keSundaan), kedua membahas lingkungan dan tata negara. Namun, realisasinya terhalang oleh pandemi Covid-19.

Da memilih untuk menunggu momentum saat situasi bisa kembali normal. Sembari menunggu kongres terselenggara tanpa tahu kapan jadwalnya, tokoh Sunda memilih untuk melakukan konsolidasi, termasuk sosialisasi kepada semua daerah.

"Kan enggak mungkin pengembalian nama melalui kesepakatan atau proses sosial. Persetujuan sosial itu paling benar, dalam mekanisme adalah kongres, akhirnya kongres Sunda itu mengambil ide pengembalian nama provinsi. Ini (ide sudah) setahun lebih. Sekarang terhalang pandemi, kita tunggu pandemi selesai," ucap dia.

Pro Kontra dan Rencana Surati Jokowi

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menganggap keinginan tokoh Sunda untuk mengganti nama provinsi merupakan hal yang biasa. Ada sejumlah daerah yang sudah melakukan penggantian, contohnya Irian Barat menjadi Papua.

"Saya pikir kita ketemu dan dialog. tugas MPR adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, nantinya kita sampaikan ke Pak Presiden," ujar Fadel.

Hanya saja, ia meminta para tokoh dan masyarakat Sunda harus mengatur strategi dengan baik. Ia mencontohkan apa yang dilakukan politisi Gerindra, Fadli Zon yang mengusulkan mengganti nama Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Provinsi Minangkabau.

Hal senada disampaikan anggota DPD dari Jawa Barat Eni Sumarni yang menilai ada semangat dari tokoh di Jabar untuk mengembalikan nama Sunda yang besar saat zaman 'baheula'.

"Intinya nama Sunda jangan hilang dari nama yang ada baik di nasional dan internasional," ucap dia.

Andri, mengaku berencana menyurati Presiden Joko Widodo karena tidak mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun sebelum itu, ia dan para tokoh Sunda ingin mematangkan diskursus. Apalagi, saat ini, Presiden Jokowi masih fokus membenahi masalah Covid-19.

"Kalau ini lama, kita lakukan bypass (menyurati Joko Widodo) seperti dilakukan masyarakat Papua kepada Gus Dur. Tapi kita juga harus tahu diri, harus mematangkan. Pak Fadel bilang, siapkan saja tokoh yang akan berbicara dengan presiden. Kayaknya kalau lihat Pak Jokowi sedang sibuk. Mungkin pada awal tahun baru (akan menyurati Joko Widodo)," ucap Andri.

Tidak melulu komentar positif, wacana ini mendapat respons bernada penolakan. Wali Kota Cirebon Nashrudin Aziz menganggap jika perubahan nama menjadi Tatar Sunda ditakutkan akan menimbulkan potensi sekat-sekat pemisah di kalangan masyarakat.

"Kita ini Indonesia jadi jangan kemudian kita mengeluarkan istilah yang nanti bakal memisahkan Indonesia, saya berharap demikian," kata Azis.

Penggunaan istilah Sunda akan berdampak signifikan, mengingat Cirebon merupakan salah satu daerah di Jabar yang memiliki bahasa berbeda dengan Sunda. Sehingga wacana tersebut akan menimbulkan suatu pengistimewaan untuk kelompok masyarakat lain.

Selama ini warga Pantura di Jawa Barat sendiri tidak pernah merasakan menjadi bagian dari orang Jawa Barat karena berada di bagian utara provinsi. Jika penggantian nama provinsi tetap dipaksakan, akan memicu keinginan membentuk provinsi sendiri di wilayah tertentu.

"Kalau tetap disebut Tatar Sunda kami yang ada di Pantura ini apa. Merasa tidak diakui," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Abdy Yuhana menyebut bahwa energi mengenai penggantian nama provinsi bisa dialihkan untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang memiliki urgensi.

Pernyataannya dilandaskan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Penduduk di Jawa Barat itu berjumlah 50 juta, yang bernaung di bawah 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa atau bila dirata-ratakan 1.851.852 penduduk per kota/kabupaten.

"Dibandingkan dengan Jawa Timur, penduduknya 34-40 juta dengan 38 kabupaten/kota. Jumlah desanya pun sekitar 8.000, sehingga percepatan pembangunan di Jatim lebih cepat. Dengan anggaran yang diberikan dari pusat ke daerah itu berdasarkan kuantitas jumlah desa dan kokab (kota kabupaten). Coba bandingkan dengan jumlah penduduk dan kota/kabupaten," ucapnya.

Respons Ridwan Kamil dan Proses Panjang Sosialisasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai penggantian nama provinsi tidak akan mudah. Sebabnya, wilayah Jawa Barat terdapat tiga budaya. Pertama Sunda Priangan, Kecirebonan dan Betawi.

Sebelum memutuskan untuk melakukan tinjauan lebih dalam, ia ingin melihat secara fundamental. Semua harus memiliki kesepahaman dan kesepakatan yang sama.

Meski diakui, dari segi geografis, wilayah Jawa bagian barat adalah Banten. Dari sisi historis, pria yang akrab disapa Emil ini memahami bahwa Sunda bukan hanya soal etnis atau suku.

"Sunda merupakan wilayah geografis yang meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa atau istilah lainnya Sunda Besar. Kemudian ada Sunda Kecil yaitu Bali, Nusa Tenggara dan lain-lain, tapi dalam perjalanan sejarahnya menjadi etnisitas, nah kesepakatan ini belum semua orang paham jadi masih panjanglah," tutur dia.

"Kalau tidak ada kesepakatan, maka hidup ini tidak akan maslahat, jadi saya istilahnya melihat sebuah wacana, silakan, tapi masih panjang perjalanannya karena harus dipahami dan disetujui oleh pihak yang merasa berbeda, kalau itu dihadirkan," ia melanjutkan.

Sunda Besar dan Sunda Kecil yang dimaksud Kang Emil, ialah Lempeng Sunda yang merupakan bagian dari Lempeng Tektonik Eurasia, yang kini secara administratif meliputi Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sebagian Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja dan Vietnam.

Soal kesepahaman dan kesepakatan dari semua daerah diamini oleh budayawan Budi Setiawan Garda Pandawa atau lebih dikenal dengan Budi Dalton. Untuk memiliki kesepahaman, maka yang penting dilakukan adalah menyampaikan tujuan ini dengan baik, terutama kepada daerah yang dianggap punya resistensi yang tinggi.

Merunut pada sejarah, pembagian wilayah pulau Jawa dilakukan oleh Belanda untuk kepentingan perkebunan. Pada saat bagian paling barat memisahkan diri dengan nama Banten, menurutnya, yang harusnya mendapatkan nama Jawa Barat adalah Banten. Tapi semua tidak sesederhana itu.

"Sah saja (wacana penggantian nama provinsi), tapi dalam kondisi (pandemi Covid-19) kan bisa memancing respons negatif. Jadi masalah timing. Kedua, mungkin teman-teman di kongres Sunda, sosialisasinya masih kurang," kata dia.

"Karena kalau Sunda sekarang kan dikenal nama etnik. Depok enggak mau, Cirebon enggak mau, karena mereka sudut pandangnya dari kultur. Saya yakin kalau lihat dari geografis mereka tidak masalah," ia melanjutkan.

Intinya, wacana ini masih butuh waktu untuk didiskusikan lebih matang dilengkapi dengan kajian akademis dan semua hal pendukungnya, termasuk sosialisasi yang baik dan sistematis. Sudut pandang yang digunakan lebih baik dari sisi sejarah karena lebih logis dan tidak ada yang bisa mengargumentasikan itu.

Harus diakui, jika dilihat dari sejarah, penamaan atau istilah disematkan dalam sebuah nama provinsi seakan mengecilkan istilah Sunda itu sendiri. Namun, paling tidak istilah Sunda ini harus tetap dijaga serta terdokumentasikan dengan baik.

"Setahu saya tinggal selat yang masih menggunakan istilah Sunda. Saya urgensinya menitipkan nama Sunda /mendokumentasikan nama Sunda menjadi nama tempat."

"Sunda pernah terdokumentasikan sebagai wilayah budaya yang besar, dari sudut apapun termasuk arkeolog, saya sangat menyayangkan bahwa istilah Sunda ini tergerus habis. Kita titipkan dalam sebuah provinsi pun itu masih ada untungnya," jelas Budi.

Sosialisasi dan konsolidasi bisa terus dilakukan sembari menunggu pandemi Covid-19 selesai. Selain itu, pemerintah harus lebih memberikan porsi pada program pelestarian kebudayaan.

"Jangan sekadar etalase, bukan sekedar ada kampung adat. Harus ada atensi khusus yang bukan hanya akademisi, praktisi juga harus penting. Terjemahkan di lapangan atau tidak. Diberikan keleluasaan local hero. Karena yang namanya budaya itu pelaku budaya itu luas. Budaya harus diberikan atensi lagi berupa program," ucap dia.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gibran sebut Bandung Kerap Dijadikan Percontohan Menjalankan Program Pemerintah Kota Solo

Gibran sebut Bandung Kerap Dijadikan Percontohan Menjalankan Program Pemerintah Kota Solo

Gibran menilai banyak potensi yang ada di daerah berjuluk Parijs van Java tersebut bisa ditingkatkan dalam skala yang lebih luas.

Baca Selengkapnya
Jatuh Bangun Sering Diremehkan, Pria Ini Kini Sukses Budidaya Belut dan Miliki 200 Kolam

Jatuh Bangun Sering Diremehkan, Pria Ini Kini Sukses Budidaya Belut dan Miliki 200 Kolam

Seorang pembudidaya belut mampu kembangkan hingga 200 kolam meski sempat diremehkan hingga merugi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
Blak-Blakan Mahfud Bela Ganjar soal Wadas: Itu Proyek Strategis Nasional

Blak-Blakan Mahfud Bela Ganjar soal Wadas: Itu Proyek Strategis Nasional

Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang seringkali dipakai untuk menyerang Ganjar

Baca Selengkapnya
10 Makanan Daerah di Pulau Jawa, Terbuat dari Pangan Nabati Lengkap dengan Cara Membuatnya

10 Makanan Daerah di Pulau Jawa, Terbuat dari Pangan Nabati Lengkap dengan Cara Membuatnya

Setiap daerah memiliki makanan daerah yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Berikut adalah macam-macamnya di Pulau Jawa.

Baca Selengkapnya
Dua Pekan Kampanye di Jateng, Ini Alasan Ganjar

Dua Pekan Kampanye di Jateng, Ini Alasan Ganjar

Jawa Tengah termasuk medan pertempuran yang diperbutkan antar kandidat calon presiden.

Baca Selengkapnya
Ganjar Akan Tularkan Potensi Wisata Desa Klaten ke Tingkat Nasional

Ganjar Akan Tularkan Potensi Wisata Desa Klaten ke Tingkat Nasional

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Rabu (27/12) mengunjungi obyek wisata Kolam Renang Umbul Cokro di Jurang Jero, Desa Daleman, Tulung, Klaten, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya