Menakar Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda

Jumat, 23 Oktober 2020 06:05 Reporter : Aksara Bebey
Menakar Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda Pembatas Kerajaan Sunda. Wikipedia ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat mencuat dalam dialog antara tokoh Sunda. Namun, realisasi ide besar ini masih memerlukan proses panjang dan tidak akan berjalan mudah karena ada potensi penolakan.

Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat dibahas dalam acara di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10) lalu.

Ada sejumlah tokoh yang hadir dalam dialog tersebut, di antaranya Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (mantan Rektor Universitas Padjajaran), Adji Esha Pangestu. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan anggota DPD RI Eni Sumarni pun tampak ikut untuk menyerap aspirasi.

Singkatnya, mereka membahas Sunda tidak hanya sebatas suku yang menempati wilayah Jawa Barat, tapi lebih dari itu. Dari perspektif sejarah, merujuk pada sejarah Sundaland yang memiliki daratan luas jutaan tahun lalu mencakup Semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa dan Sumatera.

Kata Sunda pun dikhawatirkan hilang. Padahal, istilah Sunda disematkan dalam bahasa ilmiah, contohnya seperti Panthera Tigris Sondaica untuk harimau yang diartikan menjadi Harimau Jawa. Pun demikian dengan Badak Jawa yang memiliki nama latin Rhinoceros Sondaicus.

"Kalau melihat narasi sindiran dari Ganjar Kurnia sebagai rektor Unpad, ingin ada monumen sebuah administrasi dalam bentuk nama provinsi. Kita sudah kehilangan banyak hal, Sunda besar, Sunda kecil, kebudayaan sudah tergerus," kata Ketua SC Kongres Sunda, Andri P Kantaprawira.

Dari sisi kebudayaan juga semangat kesundaan sudah dianggap tergerus, dan hal ini tidak baik untuk kemajuan kebudayaan. Ia mendasarkannya pada konsep pembangunan yang tidak maksimal. Dari sisi Indeks Pembangunan Kebudayaan, Jawa Barat berada di urutan 18 di bawah DKI Jakarta. Belum lagi soal kemiskinan, urusan pangan atau agraria yang arahnya tidak jelas.

Penggantian nama, menurut dia akan mempertegas identitas dan membangun semangat baru. Terlebih, ada aturan yang bisa ditempuh dan tertuang dalam Permendagri nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah.

Opsi Nama dan Kongres yang Terhalang Pandemi

Ada beberapa opsi yang dipilih untuk menggantikan nama Provinsi Jawa Barat. Yakni, Provinsi Sunda karena kata Sunda sudah dikenal dunia, secara ilmu pengetahuan untuk nama geologis dan geografis. Kedua, Provinsi Tatar Sunda dan terakhir Provinsi Pasundan.

Menurut dia, wacana ini bukan barang baru. Munculnya nama Provinsi Sunda mengemuka pada tahun 1956 dalam konteks politik ketatanegaraan. Setelah redup beberapa dekade, pada tahun 2009 wacana ini muncul kembali.

Para tokoh Sunda berencana untuk melakukan kongres secara resmi pada tahun 2020. Ada beberapa agenda kongres, yakni membangun jiwa (spirit keSundaan), kedua membahas lingkungan dan tata negara. Namun, realisasinya terhalang oleh pandemi Covid-19.

Da memilih untuk menunggu momentum saat situasi bisa kembali normal. Sembari menunggu kongres terselenggara tanpa tahu kapan jadwalnya, tokoh Sunda memilih untuk melakukan konsolidasi, termasuk sosialisasi kepada semua daerah.

"Kan enggak mungkin pengembalian nama melalui kesepakatan atau proses sosial. Persetujuan sosial itu paling benar, dalam mekanisme adalah kongres, akhirnya kongres Sunda itu mengambil ide pengembalian nama provinsi. Ini (ide sudah) setahun lebih. Sekarang terhalang pandemi, kita tunggu pandemi selesai," ucap dia.

Baca Selanjutnya: Pro Kontra dan Rencana Surati...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini