Merdeka.com - Banjir parah kembali menerjang kawasan Bandung Timur pada Selasa (20/3). Kondisi berulang itu dinilai diakibat tidak ada keseriusan pemerintah daerah setempat melindungi Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai daerah resapan air.

Pakar Hidrologi dan Lingkungan Unpad, Chay Asda, menyebut kondisi banjir yang terjadi adalah refleksi dari kekhawatiran 10 tahun lalu. KBU yang menjadi daerah vegetasi berubah secara drastis dengan pembangunan yang massif.

"Landscapenya sudah terganggu. Alih fungsi lahan tidak menggunakan kaidah konservasi air dan tanah," ucapnya saat dihubungi, Rabu (21/3/2018).

Di daerah pemukiman, banyak jalan yang tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang baik. Ia menyebut tak lebih dari 30 persen jalan yang ada di Kota Bandung dilengkapi dengan sistem drainase.

"Gang-gang jadi jalannya air. Air kemarin tidak hanya besar tapi bercampur lumpur. Itu membuktikan bahwa itu ada longsoran dari atas," terangnya.

Di lain pihak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim pemberian izin sudah diperketat. Bahkan pengembang ditekankan untuk memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pembangunan.

"Dari diskusi kita 10 tahun lalu itu (ijin) yang selalu dipersoalkan. Ijinnya longgar," jelasnya.

Jika alih fungsi lahan terus berlangsung, maka peristiwa banjir bandang diprediksi akan terus terjadi jika hujan mengguyur. "Ini harus diingatkan lagi untuk pejabat memberikan ijin," jelasnya.

"Kuncinya, pertama adalah perketat perizinan. Jika sudah memberikan ijin, harus punya kolam retensi dan digiatkan lagi RTH nya, jangan hanya mengandalkan bio pori," terangnya.

Dia juga mempertanyakan proyek tol air yang digagas Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil yang aplikasinya tidak berjalan maksimal.

"Ini harus menjadi tanggun jawab wali kota. Ini tol air tujuannya menjadi jalur ait menuju sungai. Tapi (pemkot Bandung) tidak memperhatikan sungai. Banyak sungai yang mati," tegasnya.

Terkait pemberian rekomendasi, tahun lalu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi teknik terhadap sejumlah permohonan izin pembangunan baru di Kawasan Bandung Utara (KBU). Terdapat 53 permohonan izin pembangunan baru yang di antaranya 35 untuk hotel.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jawa Barat, M Guntoro sebagai bagian dari BKPRD menyebut rekomendasi ini dikeluarkan pada 16 Juni 2017. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk pembangunan hotel, apartemen, dan rumah tinggal.

Dari 53 rekomendasi yang kami terbitkan, 35 izin untuk hotel dan apartemen dan sisanya 19 untuk rumah tinggal.

Guntoro menuturkan, Pemprov Jawa Barat awalnya menerima 54 permohonan izin pembangunan di KBU. Namun, satu permohonan ditunda izinnya karena yang bersangkutan telah melanggar prosedur perizinan, yaitu bangunan fisik sudah ada, tapi perizinan belum dikantongi.

‎Menurutnya, rekomendasi ini dikeluarkan karena permohonan izin sudah memenuhi persyaratan. Di antaranya menyiapkan lahan resapan air sebanding dengan luas lahan yang terbangun.

Ia menuturkan, selanjutnya rekomendasi tersebut akan diteruskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu‎ Jawa Barat untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perizinan lainnya. Meski demikian, Guntoro menegaskan, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan pengetatan izin pembangunan di KBU. Mengingat kawasan tersebut banyak merupakan lahan resapan air.

Sebelum terjun dalam kampanye, Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua BKPRD Jawa Barat Deddy Mizwar menyebut perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) akan terus diperketat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Di kwartal pertama tahun 2017 lalu, pihaknya mengaku tidak membahas satu pun perizinan di kawasan yang menjadi paru-paru untuk wilayah Bandung Raya tersebut.

Deddy mengatakan, dengan adanya pengetatan rekomendasi izin, maka harus hati-hati dalam menyeleksi pembangunan KBU mana saja yang diloloskan.

Setiap yang masuk BKPRD merupakan perizinan yang persyaratannya sudah dipenuhi. Ia pun berharap pembangunan di KBU dapat terkontrol untuk meminimalisir masalah lingkungan akibat banyaknya bangunan yang bermasalah.