Merdeka.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengungkap cara penyebaran paham radikalisme di lingkungan Kementerian dan BUMN. Fachrul menuturkan, salah satu polanya melalui orang berpenampilan menarik. Beradaptasi hingga menjadi pengurus masjid.

"Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan," kata Fachrul dilihat dari YouTube Kemen PAN-RB, Jumat (4/9).

Fachrul mengatakan, pemerintah mewaspadai rumah ibadah di institusi pemerintahan. Salah satunya, dengan melarang non pegawai menjadi pengurus di tempat ibadah tersebut.

"Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga untuk mewaspadai sekali, bahwa semua rumah-rumah ibadah di institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai tidak boleh ada masyarakat yang ikut jadi pengurus," kata dia.

Fachrul menyebut, banyak tempat yang harus diwaspadai untuk mencegah terpapar paham radikal. Dia minta di lingkungan ASN menyeleksi dengan baik saat seseorang mendaftar menjadi abdi negara.

"Kalau kita bicara tentang radikalisme ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai, tempat pertama adalah pada saat dia masuk, kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke pemikiran ASN," kata Fachrul.

Menurutnya, radikalisme kemungkinan masuk lembaga pendidikan ketika ASN menjalani kursus. Maka dari itu, para pembimbingnya juga harus bersih dari paham radikalisme.

"Pada saat dia ASN ada pendidikan-pendidikan kursus-kursus, nah bisa masuknya melalui itu. Nah untuk itu betul-betul kita waspadai di lembaga pendidikan kita, betul-betul pembimbing-pembimbingnya, dosen-dosennya, mereka-mereka yang memang bersih dari peluang-peluang radikalisme itu, kalau nggak, masuknya dari sana," ungkap Fachrul.

Menag Cerita Pengalaman

Mantan Wakil Panglima TNI ini menambahkan, di institusi pemerintahan sangat banyak peluang untuk masuk pemikiran-pemikiran radikalisme. Fachrul pun bercerita ketika salat Jumat di suatu kementerian. Dia terkejut dengan isi ceramah yang menakutkan.

"Saya salat Jumat di masjid itu saya terkejut saya WA menteri yang bersangkutan 'Bu ini bahaya sekali nih, kok saya salat Jumat di situ khutbah-nya menakutkan banget itu, kok bisa seperti itu masuk di kita'," kata Fachrul.

"Beliau bilang 'Pak dulu banyak lagi, sekarang sudah saya kikis habis masih ada sisa-sisanya dikit, akan saya kikis habis lagi'. Jadi kembali ini, luar ibadah bukan hanya di luar sana. Di dalam BUMN, di lingkungan pemerintahan pun masuk," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Fachrul, penceramah di lingkungan Kementerian akan dihadirkan penceramah yang biasa tampil di televisi dan tidak kontroversial. Dia juga akan menerapkan seleksi penceramah di masjid-masjid. Yaitu dengan program sertifikasi penceramah. Sertifikasi penceramah ini akan bekerjasama dengan ketua majelis agama, ormas, BPIP, Lemhanas hingga BNPT.

"Di lingkungan masjid-masjid di luar masyarakat juga demikian. Apa yang kami lakukan sekarang di Kemenag, kami membuat program yang kami namakan pencermah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Tahap awal kami cetak kurang lebih 8.200 semua agama, sukarela. Ada sedikit gesekan-gesekan tidak setuju, itu enggak masalah, itu kita lanjutkan," kata Fachrul.

Menag Diminta Belajar Studi Radikalisme

Temuan Fachrul itu mendapat respons Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Dia meminta Menag Fachrul tidak menggeneralisasi kemunculan paham radikalisme pada gejala tertentu. Menurutnya, pernyataan Menag soal penyebaran paham radikal di lingkungan pemerintahan oleh orang berpenampilan menarik tidak tepat.

"Jangan menggeneralisasi gejala munculnya paham radikalisme hanya pada suatu gejala tertentu," kata Ace.

Ace mengatakan, jika Kemenag keliru mendeteksi gejala penyebaran paham radikalisme di masyarakat, akan berdampak pada kebijakan yang keliru. Dia mengatakan, banyak studi dan kajian penyebaran radikalisme, salah satunya media sosial.

"Sebaiknya Pak Menteri mempelajari dulu secara komprehensif berbagai kajian dan studi tentang bagaimana paham radikalisme itu menyebar," kata Ace.

Politikus Golkar ini mengakui lingkungan Kementerian dan BUMN berpotensi disusupi paham radikalisme. Cara mitigasinya, menurut Ace, dengan mengubah kebijakan Kementerian atau BUMN dengan menguasai masjid di tempat tersebut.

"Sebaiknya Menteri Agama bekerjasama dengan organisasi keagamaan yang memang sudah teruji soal pemahamanan keagamaannya yang moderat seperti NU atau Muhammadiyah," kata Ace.