Merdeka.com - Hampir dua pekan kasus penembakan dialami Pendeta Yeremia Zanambani, di Intan Jaya, Papua, pada 19 September lalu. Pelaku penembakan hingga kini masih simpang siur.

Tercatat dalam bulan September ada tiga kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil dan TNI hingga menewaskan dua anggota TNI-AD dan satu warga sipil serta dua sipil lainnya terluka.

Adapun nama-nama korban, yaitu pada kejadian Selasa (15/9), dua tukang ojek terluka, Kamis (17/9) dua orang meninggal, yakni Serka Sahlan dan Badawi yang berprofesi tukang ojek, serta pada Sabtu (19/9) dua orang meninggal, yakni Pratu Dwi Akbar Utomo dan Pdt Yeremia Zanambani.

Namun kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia menjadi sorotan setelah pihak TNI dan gereja silang pendapat mengenai pelaku. TNI menyebut pelaku penembakan Pendeta Yeremia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pernyataan TNI ini sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebut pendeta ditembak TNI. KKB dan kelompoknya disebut TNI senantiasa memutarbalikkan fakta tentang berbagai insiden yang terjadi. Sekaligus menyudutkan TNI/Polri dan Pemerintah.

"Memang benar ada laporan tentang meninggalnya tokoh agama akibat luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu (19/9)," kata Kapen Kogabwihan III, Kol Czi IGN Suriastawa melalui rilisnya, di Jayapura, Minggu (20/9).

Saat ini tim investigasi yang dipimpin langsung Komandan Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan masih memeriksa dan mendalami insiden penembakan tersebut.

Hal senada diungkapkan kepolisian. Lokasi pendeta Yeremia ditembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, disebut polisi merupakan tempat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tudingan dari berbagai pihak yang menyebutkan penembakan itu dari TNI-Polri, padahal di situ tidak ada anggota kita. Bahkan wilayah itu basis yang ditempati lima kelompok dari KKB," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).

Paulus meminta pelbagai pihak untuk tidak menuding aparat sebagai pelaku dan dalang dari penembakan itu. Dia berharap agar para tokoh masyarakat di Papua untuk bekerjasama mendukung Polri dan TNI menyelidiki kasus tersebut.

Menurut dia, insiden penembakan pendeta itu sengaja dipropagandakan sejumlah pihak guna kasus tersebut dibawa dalam sidang PBB yang akan di gelar mendatang.

Dia mengungkapkan akan segera mengambil langkah cepat dengan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih guna menangani teror kelompok separatis tersebut menambah personel.

"Ini propaganda yang dilakukan mengingat akan digelarnya sidang PBB, dan kita semua paham tentang itu. Jadi beberapa para pihak yang mencoba mendramatisasi kejadian tersebut," kata dia.

Paulus menjelaskan polisi bersama TNI telah bersiap untuk melakukan olah Tempat Kejadian Pekara (TKP) guna mengungkap insiden tersebut. Namun demikian untuk melakukan olah TKP pihaknya masih mengalami kendala mengangkut aparat keamanan TNI-Polri. Akibat serangan KKB yang membuat para maskapai enggan untuk melakukan penerbangan.

Terlebih telah beredarnya video ancaman dan teror yang di lontarkan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambon yang berdurasi 1 menit 20 detik sempat viral media sosial pada Sabtu 19 September 2020 lalu.

Jokowi Didesak Turun Tangan

Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengungkap fakta siapa pelaku sebenarnya penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanamban.

Ketua Umum PGI, Gomar Gultom mengungkap bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sekitar tempat kejadian, bahwa penembakan terhadap pendeta Yeremia dilakukan anggota TNI.

"Kami sendiri mendapatkan informasi yang layak dipercaya mengenai hal ini. Kami mendapatkan keterangan beberapa saksi yang menyaksikan sendiri bahwa pelakunya adalah aparat tentara (TNI)," ungkap Gomar saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/9).

Namun demikian, Gomar sampai saat ini masih tak bisa dapatkan informasi lebih lanjut. Sebab, masyarakat di lokasi tersebut turut mengungsi ke luar desa, lantaran takut kepada TNI, pasca tewasnya pendeta Yeremia.

Oleh sebab itu, Gomar meminta agar pemerintah serius dan terus terang dengan membentuk tim pencari fakta independent guna mengungkap siapa dalang di balik penembakan pendeta Yeremia, apakah oknum TNI ataukah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Terhadap simpang siur informasi dan saling tuduh, PGI meminta Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta yang lebih independen dengan melibatkan gereja dan masyarakat Papua," kata Gomar.

Menurutnya, siapapun pelakunya apakah dilakukan oleh oknum TNI atau KKB haruslah diusut tuntas dan dibawa ke ranah hukum agar pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya.

Pemerintah Bentuk TGPF

Desakan pihak gereja itu direspons pemerintah dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada tanggal 17-19 September 2020 lalu. Tim khusus di bawah komando Kemenko Polhukam ini dibentuk guna membuka tabir misteri pelaku penembakan Pendeta Yeremia.

Namun, perwakilan Komnas HAM tidak dilibatkan dalam struktur keanggotaan TGPF itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, alasan Komnas HAM tidak masuk dalam TGPF karena khawatir ada anggapan pemerintah mengkooptasi Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan itu. Begitu juga sebaliknya.

Mahfud MD berjanji akan mengusut tuntas kasus penembakan di Intan Jaya Papua yang menewaskan dua orang TNI dan dua warga sipil, salah satunya pendeta Yeremia Zanambani. Tim gabungan akan dibentuk dan melibatkan tokoh setempat.

Mahfud menuturkan, tim akan menggali berbagai fakta dan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia juga berjanji menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

"Upaya untuk mengungkap kasus ini akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Mahfud saat konferensi pers virtual, Kamis (1/10).